Img 20230211 145003

Perekrutan PKD di Namlea Diduga Sarat Kepentingan dan Cacat Hukum

Namlea, Radar Tipikor.Com. – Pendaftaran peserta Pengawas Kelurahan dan desa yang diselenggarakan Panwascam di Sepuluh kecamatan diduga sarat kepentingan sehingga hasil rapat Pleno Panwascam yang telah diumumkan dianggap cacat hukum.

Salah satunya adalah Panwascam Namlea meloloskan kader partai politik Aktif mulai dari pendaftaran hingga namanya diumumkan lolos sebagai Pengawas Kelurahan dan desa.

Komisioner Panwascam Namlea diduga menghindar bidikan kamera dan konfirmasi awak media Sabtu ,11/2/2023.

Hal ini sesuai hasil penulusuran
Media ini melaporkan dari Namlea, Diduga Panwascam
Namlea sengaja meloloskan Oknum pengurus partai Politik PKS Kabupaten Buru, Berinisial MH menjadi Pengawas Kelurahan dan desa karena diduga diintervensi oknum anggota Bawaslu

“Hal Ini dibuktikan dalam temuan administrasi yang diperoleh Radar Tiikor melalui jalur resmi tentang
Lampiran Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Maluku .dengan Nomor : 003/D/SKEP/AW-PKS/III/2021. Tanggal :23 Rajab 1442 H / 7Maret 202 dan MH secara Resmi masih terdaftar dalam Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buru ,Masa bakti 2020-2025.

MH terbukti terdaftar sebagai pengurus Parpol PKS dengan Jabatan membidangi Ketua bidang Hubungan Masyarakat yang ditetapkan di Ambon pada tanggal :23 Rajab 1443 H / 7 Maret 2021 M.

Surat keputusan tersebut ditanda
Tangani Dewan Pengurus Wilayah
Partai Keadilan Sejahtera Provinsi
Maluku. Ketua Abdul Asis Sangkala ,S.Hut dan Abdul Gani Lestaluhu sebagai Sekertaris .

Sekedar diketahui, Tentang Syarat mengundurkan diri MH dari keanggotaan partai Politik sekurang-kurangnya 5 Tahun.

Terkait hal itu Panwascam Namlea, Noval Sanun saat dikonfirmasi media ini melalu pesan dan telpon via WhatsApp, Kamis,9/2/2023.tidak menanggapi
hingga beritanya diterbitkan.

Oknum MH saat dikonfirmasi dihari pertama media ini melalui pesan WhatsApp tidak memberi jawaban

“Maaf pak saya ada ikut hajatan Tahlil, kata dia Kamis,9/2/2023

Selain itu dikatan MH yang benar adalah saya .anggota Aktif Pengurus KAMMI Maluku

Ia menambahkan, “Saya Pengurus Organisasi Mahasiswa dan barusan cek nama di Sipol juga tidak ada,” jelas MH melalui pesan akun WhatsApp kepada awak media saat diKonfirmasi di
hari kedua ,Jumat 10/2/2023. Pukul ,08.45.WIT.

Namun MH tidak bisa mengelak setelah membaca SK Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Buru yang dikirim media ini melalui pesan WhatsApp. MH hanya mengirim pesan balik mengatakan “Selamat Hari Pers”

Sekertaris Partai Keadilan Sejahtera, Kabupaten Buru saat dikonfirmasi,Jumat 10/9/2023 Melalui WhatsApp mengatakan “Saya telah berkoordinasi kepada ketua DPD dan akan menjajaki dan bila itu hal yang urgent maka MH harus diberhentikan bila mengacuh kepada aturan otomatis kita tidak bisa berbuat apa apa.” Akuinya

Menurutnya , MH telah membuat surat pernyataan pengunduran diri ke Partai, lalu kemarin MH membawa surat ke KPU.

Selanjutnya kami ada perubahan SK terkait pengunduran dirI MH tetapi secara administrasinya telah kami beritahukan namun belum dimasukan SK terbaru ke KESBANG POL

“kami telah merubah cara di sipol SK diaploud ke disipol.” Paparnya.

Janji mengirimkan Bukti administrasi Surat Pernyataan Pengunduran diri MH maupun SK perubahan oleh sekertaris parpol
PKS melalui WhatsApp kepada wartawan, namun, hingga berita ini diterbitkan belum jua ditepati

Ditempat terpisah ketua Bawaslu Kabupaten Buru F.Haris akrab disapa bung Adi kepada wartawan ,Jumat 10/2/2023 Adi yang juga Kordiv SDM Organisasi dan Diklat mengatakan secara tegas untuk menindak lanjuti kasus ini sesuai aturan dan apabila terbukti MH melakukan pelanggaran admistrasi yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari PKD
Tegas .Bung Ade.

Laporan (tim)