Aktivis AmbonAmbonMalukuMaluku Tengah

Perpanjang Landasan Bandara Banda Neira: Solusi Wisata atau Ancaman Bagi Masyarakat Lokal?

BANDA NEIRA, RADARTIPIKOR.Com Rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memperpanjang dan meningkatkan kapasitas Bandara Banda Neira menuai keresahan mendalam dari masyarakat setempat. Kunjungan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama perwakilan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan pada 11 Juli 2026 untuk meninjau lokasi proyek justru memunculkan pertanyaan besar: apakah langkah ini benar-benar demi kesejahteraan rakyat, atau hanya menimbulkan masalah baru?

Putri Hastari, warga asli Banda Neira, lulusan Magister Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon serta kader HMI Cabang Ambon, menyampaikan pandangan kritisnya terkait rencana tersebut. Menurutnya, proyek ini bukanlah solusi yang dibutuhkan saat ini, melainkan justru berpotensi menjadi ancaman bagi kehidupan dan lingkungan di kepulauan legendaris itu.

Jalan Utama Rusak Parah, Masalah Mendesak Terabaikan

Pemerintah beralasan proyek ini diperlukan untuk mempercepat pengembangan Banda Neira sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun Putri menegaskan, masih banyak masalah jauh lebih mendesak yang belum diselesaikan.

“Lihatlah kondisi jalan kita! Mulai dari depan Pelabuhan Banda Neira hingga ke bandara, lalu jalur bandara menuju Desa Tanah Rata, semuanya rusak parah. Jalan ini adalah jalur utama aktivitas sehari-hari masyarakat, namun sampai sekarang belum ada perbaikan serius,” ujarnya.

IMG 20260714 WA0004
Foto : Wanita Asal Banda Neira, Kab-MalukunTengah, Putri Hastari Kader HMI Cabang Ambon.

Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. “Jika pemerintah benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, mengapa prioritasnya justru memperpanjang landasan pesawat, bukan memperbaiki jalan yang sudah menjadi kebutuhan mendasar?” tambahnya.

Banda Neira Sudah Dikenal Dunia Tanpa Perlu Perpanjangan Bandara

Putri juga mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan perpanjangan landasan diperlukan untuk menarik wisatawan. Padahal, nama Banda Neira sudah melambung sebagai destinasi wisata kelas dunia sejak lama, bahkan sebelum rencana proyek ini muncul.

BACA JUGA  Kapolres AKBP Nur Rahman, S.I.K., M.M. Melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan

“Banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang datang ke sini justru melalui jalur laut. Keindahan alam dan sejarah Banda Neira sudah cukup untuk menarik pengunjung, tanpa harus menambah panjang landasan agar bisa dilalui pesawat berbadan besar,” jelasnya.

Ancaman Bagi Nelayan dan Ekosistem Laut

Rencana pembangunan yang disebutkan akan menutup sebagian garis pantai juga menjadi kekhawatiran terbesar. Mayoritas warga Banda Neira bermata pencaharian sebagai nelayan kecil, dan rencana ini berpotensi menghancurkan sumber kehidupan mereka.

“Pembangunan di pinggir pantai pasti akan menyebabkan sedimentasi. Ini akan merusak terumbu karang dan mengurangi jumlah ikan di sekitar perairan kita. Selain itu, penimbunan pantai akan mengurangi akses nelayan ke laut dan merusak ekosistem yang selama ini menjadi tumpuan hidup kita,” ungkap Putri.

Sebagai wilayah pesisir yang juga rawan kenaikan permukaan air laut dan aktivitas vulkanik, ia menekankan pemerintah harus mempertimbangkan risiko bencana alam sebelum mengambil keputusan. “Jangan sampai kita menukar masa depan alam dan mata pencaharian ribuan warga hanya demi fasilitas yang belum tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat sendiri.”

Pemerintah Diminta Dengar Suara Masyarakat Sebelum Bertindak

Putri berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak hanya datang untuk meninjau lokasi, tetapi benar-benar turun berdiskusi dan mendengar keresahan warga.

“Kesejahteraan yang dimaksud pemerintah seperti apa? Apakah kesejahteraan yang hanya terlihat dari angka kunjungan wisatawan, atau kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga lokal? Jangan sampai kita memprioritaskan kenyamanan pesawat besar, tapi mengabaikan nasib warga yang sudah mendiami pulau ini selama berabad-abad,” tegasnya.

Ia menegaskan, keputusan besar seperti ini tidak boleh diambil secara
sepihak. Pemerintah harus mempertimbangkan segala aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memastikan tidak ada kerugian yang menimpa masyarakat Banda Neira demi kepentingan proyek yang belum tentu menjadi solusi yang tepat.

BACA JUGA  Sudah 80 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Pengunungan Masih Terabaikan — Begini Kisah Kehidupan Mereka

 

(Red)