Perjuangkan Aspirasi Rakyat, DPRD Buru Sampaikan 5 Rekomendasi Pengelolaan Tambang Gunung Botak ke Gubernur
Ambon, Radartipikor.com – Menyikapi berbagai dinamika dan permasalahan yang berkembang di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru menggelar audiensi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada Kamis (4/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD secara resmi menyampaikan lima rekomendasi strategis sebagai upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan tambang yang tertib dan berkeadilan.
Kelima rekomendasi yang disampaikan
antara lain: meminta kepastian waktu
pembukaan tambang secara legal khususnya untuk 10 koperasi yang
sedang dalam proses perizinan; menambah luas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di seluruh wilayah Buru serta memberikan kemudahan perizinan bagi perorangan maupun badan usaha, terutama bagi warga dan pemilik lahan; mempercepat penyelesaian dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan kelengkapan administrasi lainnya; mewujudkan transparansi pembagian hasil Izin Pertambangan Rakyat (IPR); serta mengizinkan segera beroperasinya koperasi yang telah memenuhi syarat administrasi dan menyelesaikan hak atas lahan.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan mendalam, peninjauan langsung ke lapangan, serta penghimpunan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. DPRD menegaskan bahwa pengelolaan Gunung Botak harus berjalan sesuai aturan hukum, terukur, dan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata.
“Pengelolaan tambang harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial yang berkepanjangan,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam audiensi tersebut.
Lebih lanjut, DPRD meminta Pemerintah Provinsi Maluku berperan aktif menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat. Mengingat persoalan Gunung Botak telah berlangsung bertahun-tahun dan menyangkut kepentingan daerah maupun negara, diperlukan kebijakan yang tepat dan solusi yang komprehensif agar dapat terselesaikan secara berkelanjutan.
Audiensi ini sekaligus menjadi bukti keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perwakilan rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang ada, jalur dialog dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dipilih sebagai langkah menghadirkan solusi terbaik.
Diharapkan pertemuan ini memperkuat
sinergi antara pemerintah kabupaten,
provinsi, dan pusat. Tujuannya agar
pengelolaan sumber daya alam di
Gunung Botak benar-benar memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi masyarakat, menjaga kelestarian alam, serta menjadi penggerak ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan.(×).
(Tim)
