Penyelesaian Lahan Kaku Lea Bumi: Pemkab Buru Bentuk Tim Kecil dan Fasilitasi Pertemuan
Namlea, Radartipikor.com — Pemerintah Kabupaten Buru membentuk tim kecil untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan di kawasan Kaku Lea Bumi (Gunung Botak) dan menargetkan 10 koperasi dapat aktif beroperasi di kawasan tambang emas itu paling lambat Januari 2026.
Kesepakatan pembentukan tim kecil tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Buru, Ikram Umasugi, SE, yang digelar di ruang utama Kantor Bupati Buru pada Selasa siang, 30 Desember 2025. Rapat dihadiri oleh ketua dan perwakilan 10 koperasi, para tokoh adat, ahli waris pemilik lahan, serta pihak yang menjadi bapak angkat koperasi (3M), Fikri Irsyad. Hadir pula Wakil Bupati Buru Sudarmo; Dandim 1506 Namlea Letkol Inf. Heribertus Purwanto; Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang; Sekda Buru Azis Tomia; Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana; Raja Petuanan Kaiely, Abdullah Wael; dan unsur Muspida Kabupaten Buru.
Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa tugas tim kecil adalah memfasilitasi pertemuan lanjutan dalam waktu dekat antara pengurus 10 koperasi dengan tiga soa (kelompok) ahli waris pemilik lahan, Raja adat setempat, serta bapak angkat koperasi. Pertemuan bertujuan merumuskan solusi bersama untuk menyelesaikan hambatan yang selama ini menghalangi pengelolaan lahan tambang emas di Gunung Botak.
Bupati Ikram Umasugi menegaskan pentingnya langkah ini. “Pembentukan tim kecil merupakan langkah strategis agar permasalahan Gunung Botak yang belum terselesaikan hingga kini dapat segera dituntaskan melalui musyawarah dan kesepakatan semua pihak terkait,” ujarnya. Ia menambahkan, “Pemerintah berharap proses ini berjalan cepat dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.”
Umasugi juga menyampaikan harapan agar, paling lambat akhir Januari 2026, seluruh 10 koperasi yang telah ditetapkan dapat mulai beraktivitas secara resmi di kawasan Kaku Lea Bumi. Menurutnya, dengan beroperasinya koperasi-koperasi tersebut, masyarakat setempat diharapkan dapat kembali bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.
Rapat ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah lahan dan membuka kembali aktivitas ekonomi di kawasan tambang secara tertib dan berkeadilan melalui mekanisme musyawarah antar-pemangku kepentingan. Tim kecil yang dibentuk diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, komunitas adat, ahli waris, dan pelaku koperasi sehingga langkah-langkah penyelesaian dapat segera diimplementasikan. (Rin)
