Img 20230727 Wa0014

Dandim 1512/Weda Sambut Kedatangan Tim Pusterad Yang Dipimpin Oleh Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos,

Halteng. RadarTipikor.Com – Program Kerja Pusterad TA 2023 dan Sosialisasi Manajemen Teritorial di Wilayah kabupaten Halteng dan Kodim 1512/Weda, kegiatan bertempat di Kantor Bupati Weda Kabupaten Halteng Provinsi Maluku Utara, Rabu 26 Juli 2023

IMG-20230727-WA0015

Tim Bimnis Manajemen Teritorial Pusterad Dpp. Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos, didampingi oleh Kasrem 152/Baabulah Kolonel Inf. Ridwan Khoerul Anwar, S.I.P., M.Si,

Giat ini Dalam rangka melaksanakan Program Kerja Pusterad TA 2023 dan Sosialisasi Manajemen Teritorial di Wilayah kabupaten Halteng dan Kodim 1512/Weda.

Nama – nama ikut dalam rombongan Tim Dirsismet Pusterad yakni. Dirsismet PUSTERAD Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos (Ketua Tim), Kasrem 152/Baabulah Kolonel Inf. Ridwan Khoerul Anwar, S.I.P., M.Si, Pasi Bhakti Korem 152/Baabulah Mayor Inf Amos Bukunusa, Kabag Orgas Subditbin Jemenorga Sdirsiset Pusterad Letkol Arm Sujadi beserta anggota Dan Paur Jementer Bagjementer Subditbin jemenorg Sdirsismet Pusterad Lettu Inf Irwan Putranto (Anggota Tim)

Turut hadir dalam penyambutan, Dandim 1512 / Weda Letkol Arh Ali Akbar, S.E
2) Forkopimda Halteng, Pasi ops kodim 1512/Weda Kptn Inf. Juliadin, Pasi Ter Kodim 1512 / Weda  Kapten Inf Sofyan serta Pasi log kodim 1512/Weda Letda Inf Suyono.

Pukul. 16.38 WIT, Rombongan Tim Bimnis Manajemen Teritorial Pusterad Tiba di Kantor Bupati Halteng dusun I desa loeteglas kecamatan Weda kabupaten, Halteng Provinsi Maluku Utara, di sambut oleh Forkopimda Halteng.

Selanjutnya kegiatan Tim Bimnis Manajemen Teritorial Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos, di lanjutkan dengan silaturahmi bersama Forkopimda Halteng di ruang rapat Kantor Bupati.

E. Ikut dalam kegiatan pertemuan silaturahmi hadir Ir. Ikram M.Sangadji M.Si ( PJ. Bupati Halteng), Hi. Sakir Ahmad S.Sos (Ketua DPRD Halteng), Letkol Arh Akbar, S.E (Dandim 1512/Weda)
4). AKBP, Faidil Zikri, S.H, S.I.K (Kapolres Halteng, Yuana Nursiam S.H M.Hum (Kajari Halteng, Yanto M. Asri S.Pd (Sekda Halteng), Para Asisten dan Staf Ahli Bupati
8). Para pimpinan OPD lingkup Pemda Halteng Dan Unsur Forkopinda Halteng Hi. Umar Yahya (Imam Masjid Baiturahman), Caroline (Pendeta Gereja Maranatha)

Dalam acara ini Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos menyampaikan bahwa Kedatangan kami dari Pusat Teritorial Angkatan Darat
Dalam rangka Sistem dan Metode yang sudah direncanakan oleh Angkatan Darat apakah sudah berjalan dan bermanfaat untuk Pemda serta masyarakat.

Selanjuta dikatakan, Keberadaan satuan Teritorial di wilayah serta peran Babinsa harus benar-benar dirasakan bagi masyarakat terutama menciptakan kondisi keamanan wilayah.

Lanjutnya, Kepada Para Pimpinan Daerah serta tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini agar memberikan masukan dan saran-saran dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran Aparat Teritorial yang ada.

Saran Pertanyaan dan Tanggapan dari Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Hakami Husain S.H mengatakan, Bagaimana Strategi keamanan dari TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga keamanan di wilayah Perbatasan, karena yang terjadi saat ini dari Aspek Ekonomi Pemerintah Daerah sudah dirugikan dengan adanya pencurian ikan oleh Nelayan asing, yang mudah masuk ke wilayah perairan Halteng karena secara geografis perairan wilayah Halteng merupakan perairan yang terbuka dan berbatasan dengan negara lain yaitu Filipina.

Tanggapan dari Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos sebagai berikut, Kita lihat bahwa secara umum untuk wilayah perairan di Maluku khususnya perairan perbatasan sampai saat ini belum bisa dijangkau secara keseluruhan , hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi Geografis wilayah, kurangnya personel pengamanan serta peralatan yang memadai seperti Armada Kapal Patroli

“Di negara Jepang untuk mengawasi wilayah perairan Meraka sudah memiliki Kapal yang mempunyai Alat Canggih yang bisa mendeteksi Kapal sehingga apabila ada kegiatan ilegal masuk ke wilayahnya dapat diketahui. Saat ini Kapal tersebut hanya dimiliki oleh Badan Keamanan Laut dan hanya terbatas pengoperasiannya sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi,” pungkasnya

Dalam acara ini Pj. Bupati Halteng mengatakan, Perlu diketahui bahwa luas laut kita ± 6.400 km² dan hanya sekitar 30% yang dapat terkafer oleh Armada laut sisanya 70% tidak terawasi sehingga adanya pencurian ikan sering terjadi terutama wilayah laut di perbatasan.

Rata-rata Kapal Nelayan yang mencari ikan diwilayah perairan Indonesia, kata PJ Bupati, sudah Canggih terutama Kapal Nelayan Cina dan kapal mereka kadang dikawal oleh Kapal Coast Guard (Kapal Pengawal) sehingga kita kesulitan untuk menangkap para nelayan pencuri ikan karena harus berkordinasi lagi.

“Dari hal itu merupakan kendala dan menjadi pekerjaan bagi kita semua dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pencurian Ikan dan pengawasan Perairan laut perbatasan,” tutup IMS

Sementara Pernyataan dari Pendeta Gereja Maranatha Ibu Carolina sbb mengungkapkan bahwa, Kita ketahui bahwa Daerah Weda sudah beberapa kali terjadi kasus konflik yang bisa di kategorikan bernuansa SARA hal ini terjadi karena Daerah Weda merupakan daerah Tambang dan banyak orang dari luar daerah Weda datang untuk bekerja sehingga rentan terjadinya kasus konflik, olehnya itu kami ingin mengetahui bagaimana metode yang tepat untuk menciptakan kondisi keamanan masyarakat.

Tanggapan dari Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos sbb mengatakan, Dalam hal keamanan wilayah Maluku sudah ada Satuan Penugasan Daerah Rawan dari Batalyon dari luar Kodam XVI/Pattimura yang setiap tahunnya di ganti, dan penempatan Pos Satgas yang sudah ditentukan titik-titik kerawanan.

Meskipun sudah ada Pos Satgas, tambahnya, pengamanan terkadang kita juga kecolongan karena keterbatasan Personel serta kondisi daerah terpencil, karena Pos-pos Satgas yang tersebar di wilayah Maluku, ada beberapa wilayah yang memang jauh serta serta jalur transportasi yang tidak mendukung sehingga menjadi kendala apa bila terjadi hal-hal menonjol ataupun konflik menjadi lambat dalam penanganan.

Menurutnya Wilayah Maluku pernah mengalami Konflik Horizontal pada tahun 1999 yang banyak mengalami kerugian besar terhadap perkembangan daerah serta menyisakan Trauma di masyarakat. sehingga apabila terjadi sedikit gesekan yang bernuansa Sara akan sangat rentan terjadi hal yang lebih besar, olehnya itu kita memerlukan peran serta Pemerintah Daerah serta para Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan tokoh yang berpengaruh untuk tetap saling berkomunikasi apabila terjadi permasalahan dapat dilakukan musyawarah.

Namun, katanya, Aparat kemanan dari TNI Polri tetap akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. (Dodi)