Proyek Perpanjang Landasan Bandara Banda Neira: Solusi Wisata atau Ancaman Bagi Warga?
Ambon, Radartipikor.com – 14 Juli
2026, Rencana pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperpanjang landasan pacu (runway) Bandara Banda Neira demi mendukung pengembangan destinasi wisata kelas dunia justru dinilai bukan solusi utama. Sebaliknya, langkah ini dikhawatirkan menimbulkan ancaman baru bagi kesejahteraan, mata pencaharian, dan lingkungan masyarakat setempat.
Pada 11 Juli 2026, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan meninjau lokasi Bandara Banda Neira. Kunjungan ini bertujuan mempersiapkan peningkatan kapasitas bandara dengan alasan mempercepat pengembangan Kepulauan Banda Neira sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Namun rencana ini memicu keresahan. Putri Hastari, warga Banda Neira sekaligus kader HMI Cabang Ambon dan lulusan Magister Ilmu Kelautan Unpatti, menegaskan proyek ini bukan prioritas utama.Menurut Hastari, pemerintah mengabaikan masalah yang jauh lebih mendesak bagi warga sehari-hari:
– Kerusakan parah jalan utama: Jalur dari depan Pelabuhan hingga Bandara, serta dari Bandara ke Desa Tanah Rata sudah rusak berat. Hal ini menghambat aktivitas warga dan berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan jika tidak segera diperbaiki.
– Belum dialog dengan warga: Pemerintah dinilai hanya datang meninjau dan merencanakan proyek tanpa bertanya langsung apa keresahan dan kebutuhan mendasar masyarakat.
– Wisata sudah berjalan: Banda Neira sudah dikenal dunia bahkan sebelum rencana perpanjangan landasan. Sebagian besar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, justru berkunjung lewat jalur laut, bukan udara.
Ancaman yang dikhawatirkan warga
Menutur Putri Rencana ini disebut berpotensi mengorbankan kepentingan warga lokal demi kenyamanan wisatawan:
1. Gangguan mata pencaharian: Sebagian besar warga adalah nelayan kecil. Perpanjangan landasan yang berpotensi menutup garis pantai dan menimbun terumbu karang akan memicu sedimentasi, merusak ekosistem laut, dan menyusutkan hasil tangkapan nelayan.
2. Kerusakan lingkungan: Mengabaikan risiko kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, serta lokasi Kepulauan Banda yang berada di kawasan rawan aktivitas vulkanik.
3. Ketidakpastian nasib warga: Belum ada kejelasan nasib warga yang mendiami kawasan sekitar, serta jaminan perlindungan sumber daya laut sebagai tumpuan hidup utama.
“Pemerintah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan proyek yang tidak menyentuh akar masalah. Jangan sampai yang dikejar nama besar wisata, tapi rakyat justru makin susah,” tegas Hastari.
Tujuan sebenarnya proyek ini?
Hastari mempertanyakan urgensi memperpanjang landasan agar bisa dilalui pesawat berbadan besar. Ia menantang pemerintah menjelaskan: apa manfaat nyata proyek ini bagi masyarakat Banda Neira, jika bukan sekadar gengsi fasilitas?
“Kesejahteraan seperti apa yang dijanjikan? Jika hanya untuk kenyamanan wisatawan, tapi merusak sumber kehidupan kami, itu bukan kesejahteraan—itu ancaman,” pungkasnya.
(Red)
