Masyarakat Amalatu Tuntut Janji Pemda Dana Gempa Terealisasi Kapan ? Bupati SBB Jangan Diam
Pulau Seram, Radartipikor.com — Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) dituntut untuk transparanmengenai dana gempa kapan di terealisasikan.
Tuntutan tersebut datang dari masyarakat Amalatu terdampak gempa bumi pada Juli 2025, mereka juga meminta agar Bupati jangan cuma berjalan ditempat.
Karena hingga detik ini, warga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai pencairan maupun pelaksanaan program pemulihan yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah daerah,” ungkap seorang tokoh muda asal kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ( SBB ), Ismail M.Lussy.
Dalam siaran persnya kepada Radar tipikor.com pada Sabtu (7/3/2026) malam, Lussy mengatakan bahwa setelah gempa terjadi, pemerintah daerah ( Pemda ) telah turun langsung ke lokasi bencana
bersama sejumlah instansi terkait. kunjungan tersebut, turut dihadiri Bupati SBB, Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU),” bebernya.
” Pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian Pendataan pun dilakukan bersama pemerintah desa untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang hingga kerusakan berat. Tetapi kenapa hingga detik ini dana gempa yang telah dijanjikan belum- belum juga terealisasi.
Apalagi ,menurut Lussy, Proses pendataan yang dilakukan oleh BPBD dan PU bersama pemerintah desa, dibeberapa wilayah terdampak seperti Desa Tihulale, Rumakay, Latu, Tomalehu, Hualoy, Serihollo, dan Tala telah rampung. Karena sesuai informasi yang di terima data kerusakan rumah sudah rampung sejak pertengahan 2025,”ujar Lussy.
Lebih lanjut, Lussy sangat menyayangkan kenapa masyarakat sampai saat ini belum menerima informasi yang jelas terkait realisasi bantuan ataupun pencairan dana gempa tersebut,” sesalnya.
“Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan mereka secara mandiri.
“Warga masih berjuang memperbaiki rumah dan memulihkan kehidupan ekonomi dengan kemampuan sendiri.
Sementara bantuan yang dijanjikan belum juga ada kejelasan. Olehnya itu,sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Ismail menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, terutama terkait proses administrasi, tahapan pencairan dana, hingga kendala yang mungkin terjadi dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, Lussy juga meminta penjelasan langsung dari Bupati SBB, terkait status dana gempa tersebut kepemimpinannya diuji bukan hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat masyarakat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam,” pintahnya.
Mengakhiri penyampaiannya,Ia juga mempertanyakan kejelasan mengenai dana gempa bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Masyarakat Amalatu berharap agar Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat segera memberikan pernyataan resni mengenai status
dana gempa Kecamatan Amalatu , bukan dengan mengambil sikap diam,” harap Ismail M.Lussi yang juga berasal dari kecamatan Amalatu tersebut.
Hingga berita ini di turunkan, baik Bupati SBB maupun Pihak BPBD belum bisa dihubungi untuk di mintai klarifikasi mengenai dana gempa, kendala apa yang menyebakan dana tersebut belum terealisasi.
(RT.RH)
