Diduga tidak mengantongi sertifikat legalitas kayu, Penegak Hukum diminta Periksa dokumen dan izin sah Akitivitas bisnis kayu Mansur Sega

Radar Tipikor. Tidore- Mansur Sega oknum pebisnis kayu ilegal tepis pemberitaan Media edisi (11/02/2024). Kaur perencanaan Desa Kosa itu membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya tidak mengantongi sejumlah dokumen resmi dari Dinas Kehutanan maupun instansi yang lain terkait kegiatan bisnis kayu yang dilakoninya.

 

Mansur kepada Media mengaku hanya mangantongi ijin dari Pemkot Tikep, lantaran hanya memiliki pangkalan tampungan, dan tidak bersentuhan dengan ijin yang lain seperti sertifikat legalitas kayu, surat keterangan sah hasil hutan maupun keterangan hutan hak dan sejumlah izin yang lain,” bantah Mansur.

 

Menanggapi statemen Mansur, desakan Stevano Pasoi praktisi Hukum kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maupun Dishut Tikep maupun penegak Hukum yang punya kompoten segera periksa Mansur terutama periksa dokumen apa saja yang dikantonginya,” Desak Stevano.

 

Jika Mansur berdalih mengantongi izin resmi dari Pemkot Tikep segera tunjukan izin apa yang dikeluarkan Pemkot setempat, sehingga dirinya begitu leluasa melancarkan aksi bisnis kayu baik itu dibeli maupun dijual kayu berbagai jenis, karena produksi hasil hutan seperti kayu harus bersentuhan langsung dengan Kehutanan dan tentu wajib mengantongi sejumlah dokumen berupa legalitas kayu dan sejumlah izin yang lain,” Desaknya

 

“Secara kelembagaan kami akan menyurat secara resmi kepada Dinas kehutanan maupun penegak Hukum agar segera hentikan aktifitas bisnis yang dilakoni Mansur Sega, jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan dokumen pendukung terkait aktifitas bisnis hasil hutan yang dilakoni Mansur,” Tugas Stevano.

 

Sebagaimana diketahui sanksi Hukum bakal menanti bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan hutan, seperti yang ditegaskan dalam pasal 16 UU 18/2013 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan, wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

 

Kemudian larangannya diatur dalam pasal 37 angka 13 UU cipta kerja yang mengubah pasal 83 ayat 1 huruf b UU 18/2013 orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan sebagimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

(Dodi).