Gunung BotakKabupaten BuruMalukuNamleaTambang Ilegal

APTTRI Mendorong Legalisasi 3.000 Titik Tambang Emas Rakyat, Simulasi Potensi Capai Rp10.000 Triliun pada Tahun Kelima

JAKARTA, RADARTIPIKOR.COM – Asosiasi Pengelola Tailing Tambang Rakyat Indonesia (APTTRI) mendesak pemerintah segera memberikan payung hukum bagi sekitar 3.000 titik tambang emas rakyat yang masih beroperasi secara ilegal. Sebab, legalisasi tambang rakyat dinilai mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, sekaligus mengembalikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APTTRI, Mansyur Lataka, didampingi Sekretaris Jenderal APTTRI, Dr. Sutandy Setyawan SE. MA, melalui panggilan telepon WhatsApp pada Kamis (19/11/2026) di Kantor APTTRI, Menteng, Jakarta.

Dalam paparannya, Mansyur Lataka menegaskan bahwa selama ini banyak potensi kekayaan alam Indonesia berisiko keluar negeri akibat praktik penyelundupan. Di sisi lain, oknum tertentu justru menikmati hasil tambang ilegal tanpa memberikan kontribusi maksimal kepada negara. Oleh karena itu, APTTRI menawarkan solusi berupa legalisasi tambang rakyat, bukan penutupan total lokasi pertambangan.

Berdasarkan simulasi yang disusun APTTRI, apabila keseluruhan 3.000 titik tambang emas rakyat beroperasi secara resmi dengan asumsi produksi satu kilogram emas per hari per titik lokasi, maka total produksi dapat mencapai tiga ton emas setiap harinya. Potensi ekonomi harian tersebut diproyeksikan senilai Rp7,5 triliun, sedangkan kontribusi kepada negara dalam kurun waktu lima tahun dapat naik hingga Rp10.000 triliun. Perlu diperhatikan bahwa angka‑angka ini merupakan hasil simulasi perhitungan APTTRI.

Mansyur Lataka menggunakan pengalamannya sebagai mantan Ketua Konsorsium Tambang Ilegal Gunung Botak pada tahun 2013‑2014 untuk menggambarkan besarnya potensi tambang rakyat. Saat itu, aktivitas penambangan yang melibatkan sekitar 81.000 penambang ilegal pernah menghasilkan hingga delapan ton emas per hari.

IMG 20261119 WA0001 Ia juga mencontohkan kondisi di Aceh, di mana sekitar 2.000 ekskavator beroperasi untuk penambangan, namun negara belum menerima pemasukan yang seharusnya diterima, sementara kerusakan lingkungan tetap menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

APTTRI juga menyoroti bahwa kemampuan penambang rakyat umumnya baru mencapai kedalaman sekitar 25 meter, padahal potensi emas masih tersedia pada kedalaman 100-200 meter.

BACA JUGA  Penuh Haru, 13 Jemaah Haji Buru 1447 H Disambut Wakil Bupati di Pelabuhan Namlea

Artinya, kekayaan alam tersebut belum dikelola secara optimal. Apabila legalisasi dijalankan, APTTRI berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan yang bertanggung jawab, mulai dari pengelolaan lingkungan, AMDAL, reklamasi lahan, hingga pengawasan agar hasil tambang benar‑benar dinikmati oleh rakyat sekaligus negara.

IMG 20261119 WA0002

Selain itu, APTTRI merujuk pada kebijakan pemerintah yang telah melegalkan sumur minyak rakyat serta tambang timah rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, APTTRI berharap kebijakan serupa dapat diterapkan pada tambang emas rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945, supaya pengelolaan sumber daya alam tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

APTTRI bahkan memproyeksikan terciptanya 40 juta lapangan kerja baru, 600 ribu UMKM baru, serta 60 juta anggota keluarga sejahtera apabila seluruh titik tambang tersebut dapat beroperasi secara legal.

APTTRI menyatakan telah menyiapkan konsep pengelolaan serta perhitungan modal guna mendukung program legalisasi tambang emas rakyat. Meski demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada kepastian hukum yang dikeluarkan pemerintah. APTTRI berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya dikuasai oknum tertentu, melainkan menjadi modal besar untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan negara, sekaligus kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Hingga berita ini diturunkan pihak kementerian ESDM, KLHK, dan instansi terkait belum bisa di hubungi untuk dimintai klarifikasi akibat kendala sarana komunikasi.

 

(Rin)