DPR RIJakartaNasional

Setelah 18 Tahun Mangkrak, DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset Terkait Korupsi

Nasional, radartipikor.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dari total 573 anggota DPR, sebanyak 361 anggota hadir atau menandatangani daftar hadir. Seluruh fraksi menyetujui pengesahan tanpa catatan.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. Anggota dewan menjawab “Setuju”, lalu Puan mengetok palu satu kali.

RUU ini sudah bergulir sejak 2008 atau sekitar 18 tahun. Pembahasan tingkat I selesai sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Komisi III juga telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan organisasi. Pengesahan ini lebih cepat dari target semula yang ditetapkan hingga 15 Desember 2026.

Undang-Undang ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam kondisi tertentu. Salah satu poin penting adalah pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerugian negara dan korban, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

BACA JUGA  KPK Panggil Dua Anggota DPRD Pemalang sebagai Saksi Kasus Bupati Anom Widiyantoro

Sejumlah fraksi menilai pengesahan ini menjadi langkah penting karena RUU tersebut sudah lama ditunggu masyarakat. Pemerintah dan DPR menekankan bahwa aturan ini disusun dengan hati-hati agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan aparat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan.

(Red)