Aliansi Mahasiswa Bupolo Desak Polda Maluku Copot Oknum Perwira Diduga Terlibat Mafia Tambang Ilegal
Namlea, Radartipikor.com — Aliansi Mahasiswa Bupolo (AMB) Kabupaten Buru mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Maluku dalam dua hari ke depan. Aksi itu dimaksudkan untuk mendesak pencopotan seorang oknum perwira polisi berinisial Ipda M.N.U yang diduga terlibat dalam operasi tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.
Pernyataan itu disampaikan Ketua AMB melalui rilis yang dikirimkan lewat WhatsApp kepada redaksi Radartipikor.com, Rabu malam (7 Januari 2026). Menurut rilis, mahasiswa telah mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam operasi tambang ilegal tersebut.
“Saat pemerintah provinsi Maluku sedang menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengosongkan areal Gunung Botak dari penambang ilegal, oknum Ipda M.N.U justru diduga membiarkan praktik penambangan berlangsung dan diduga menerima imbalan dari para penambang,” ujar Besan, sebagaimana tercantum dalam rilis tersebut.
Ketua AMB, Viki Besan, mendesak Kapolda Maluku untuk segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum bersangkutan. Dalam unjuk rasa yang rencananya digelar, mahasiswa berjanji akan menyerahkan bukti-bukti berupa rekaman video yang menunjukkan dugaan keterlibatan Ipda M.N.U dalam operasi tambang ilegal.
Menurut keterangan AMB, oknum perwira yang dimaksud diduga menjabat sebagai perwira pengendali (padal) pada dua pos pengamanan yang berlokasi di Kompleks Longsoran dan Pos Lokasi Kapuran. Dari foto dan bukti visual yang diterima redaksi, terlihat aktivitas penambangan dengan metode kolam; material yang diduga emas ditumpuk dalam karung berwarna kuning di sekitar lokasi kolam. “Sesuai foto yang diterima media ini, terlihat para penambang sedang melakukan aktivitas pertambangan jenis kolam; material (emas) yang ada pada karung kuning tampak ditumpuk di sekitar kolam,” kata Besan kepada media.
Lebih lanjut, AMB menyatakan bahwa aktivitas penambangan di kedua pos yang dipimpin oknum tersebut diduga berlangsung siang dan malam. Karena itu mereka menilai penegakan hukum setempat perlu segera mengambil langkah tegas.
Rencana aksi hari ini sempat tertunda. Besan menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan pemberitahuan aksi, tetapi surat pemberitahuan yang diajukan ke Polda Maluku tidak diterima sehingga demonstrasi tidak terlaksana. “Kami berencana mengajukan surat pemberitahuan aksi pada Kamis (8 Januari 2026),” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil menghubungi oknum perwira yang dimaksud meski telah berupaya melakukan konfirmasi.
Liput: Rin
