Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Soroti Evaluasi Pemerintahan dan Tindakan Arogan Ajudan
SAMARINDA, radartipikor.com – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WITA dengan titik kumpul di FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) ini mengusung rapor merah evaluasi pemerintahan dengan tajuk
“2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”.
Massa aksi yang kompak mengenakan dresscode hitam-hitam memadati area depan kantor gubernur guna menyuarakan keresahan masyarakat. Jalannya aksi memang sempat diwarnai ketegangan dan situasi ricuh di awal antara massa dengan aparat keamanan. Namun, situasi tersebut akhirnya mereda setelah orang nomor satu di Kaltim bersedia menemui langsung para demonstran.
7 Tuntutan Rakyat Menggugat
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama yang dinilai krusial bagi hajat hidup masyarakat Kalimantan Timur, antara lain:
1. Menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai status bencana nasional.
2. Menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
3. Menindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca-tambang.
4. Menuntaskan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kaltim.
5. Menghentikan pemadaman listrik bergilir yang masih sering terjadi di Kaltim.
6. Melakukan evaluasi total terhadap program Minyak Goreng Kita (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
7. Melakukan evaluasi total terhadap program Gratispol.
Gubernur Rudi Mas’ud Temui Mahasiswa dan Tanda Tangani Pakta Integritas
Meskipun situasi di depan gerbang sempat memanas, Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, akhirnya hadir langsung dan turun ke tengah-tengah massa mahasiswa. Kehadiran Gubernur di tengah kerumunan ini dilakukan demi mendengarkan langsung apa saja yang menjadi poin aspirasi serta tuntutan yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa.
Tidak sekadar mendengarkan keluhan secara lisan, di hadapan massa aksi, Gubernur Rudi Mas’ud juga menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh mahasiswa.
Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen nyata serta dukungan langsung dari pihak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hak-hak dan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.
Apresiasi Atas Pemecatan Ajudan yang Arogan
Selain isu makro regional, tindakan represif dan kesewenang-wenangan oknum di lingkungan pemerintahan juga menjadi sorotan tajam. Ibu Marry, perwakilan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, memberikan pernyataan terkait dinamika di lapangan.
“Meskipun sempat terjadi kericuhan di tengah aksi, kami merasa sangat puas karena tuntutan mahasiswa mengenai pemberhentian ajudan yang arogan akhirnya dikabulkan. Ajudan tersebut kini telah resmi dipecat,” ujar Ibu Marry. Beliau juga memberikan pesan mendalam agar insiden serupa tidak terulang kembali. “Pesan saya, janganlah sesama manusia bersikap arogan. Terlebih lagi, ajudan itu bekerja dan membawa nama baik Gubernur Kaltim. Harus bisa menjaga sikap dan mengayomi masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Jenderal Lapangan BEM Unmul
Senada dengan hal tersebut, Jenderal Lapangan (Jenlap) dari BEM Unmul, Wira, menyatakan rasa syukurnya karena aksi penyampaian aspirasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami bersyukur demonstrasi hari ini secara umum berjalan lancar, meskipun di awal sempat terjadi gesekan dan ricuh dengan petugas,” kata Wira.
Wira menegaskan bahwa aliansi mahasiswa mengecam keras segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat pengamanan terhadap para demonstran yang menyampaikan hak suaranya secara damai. Sebagai langkah pengawalan, BEM Unmul memberikan tenggat waktu yang tegas kepada pihak pemerintah daerah.
“Kami memberikan waktu paling lambat 2×24 jam kepada Gubernur Kaltim untuk memberikan kejelasan dan hasil konkret mengenai apa yang menjadi tuntutan kami hari ini. Jika tidak ada respons positif, kami siap turun kembali dengan massa yang lebih besar,” pungkas Wira tegas.
(Penulis: Edna Luna)
