Aliansi Masyarakat Kaltim Desak Transparansi Pertamina soal Kelangkaan BBM di Daerah Penghasil
Kalimantan Timur, radartipikor.com — Ketua dan Sekretaris Jenderal Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan keprihatinan mendalam atas antrian panjang BBM yang masih terjadi di wilayah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.
Dalam wawancara yang dipandu Mbak Luna, Ketua Aliansi, Erli, menyatakan kebingungan masyarakat. “Kaltim itu tempatnya produksi mengenai gas dan minyak bumi. Tapi bingungnya kita sebagai masyarakat itu kok malah kita kesusahan dengan adanya BBM tersebut. Masyarakat kita lihat di setiap SPBU nantinya luar biasa sampai mengendala jalan-jalan umum,” ujarnya.
Ia menilai tata kelola pemerintah belum memberikan solusi yang memadai. “Saya tidak mengerti tata kelola pemerintah kita ini bagaimana kok bisa-bisanya di tempat kita sendiri di Kaltim yang tempatnya penghasil bumi minyak dan gas ini malah kita sendiri yang ada kesusahan.”
Erli juga menyoroti dampaknya terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, Kalimantan Timur masih termasuk daerah termiskin meski memiliki sumber daya alam yang lengkap. “Setiap tahun Kaltim menyerahkan sumber daya alamnya ke pemerintah pusat itu sangat luar biasa, tapi kembali ke daerah sangat-sangat memprihatinkan. Sekarang ada program pemangkasan oleh pemerintah pusat semakin tidak adil.”
Sementara itu, Sekjen Aliansi, Sapta, menekankan ironi keberadaan kilang terbesar di Asia Tenggara di Balikpapan. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, konsumsi lokal seharusnya jauh lebih kecil dibanding kapasitas produksi.
“Notabenenya harusnya daerah penghasil dan penduduknya sedikit, kelangkaan BBM ini menjadi pertanyaan kepada kita sebagai masyarakat, khususnya aliansi kepada Pertamina, kepada pemerintah. Ada apa ini daerah kita sebagai daerah kaya, daerah penghasil BBM, kita sendiri mengalami kesusahan,” katanya.
Sapta menuntut transparansi data dari Pertamina. “Kami minta dibuka berapa sih produksi BBM yang ada di Kalimantan Timur, berapa sih BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Timur, berapa sih BBM yang dipakai sehingga kelangkaan dan antri yang ada di Kalimantan Timur ini tidak terjadi. Jadi kami minta dibuka secara jelas, jadi masyarakat jangan dibodohi dengan data-data.”
Host wawancara mencatat bahwa persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang serius. “Kita sudah menghasilkan sekian, kayaknya udah puluhan tahun kita sudah menghasilkan energi luar biasa besar tapi feedback-nya untuk daerah kita sendiri kayaknya betul-betul tidak adil.”
Aliansi menekankan perannya sebagai saluran aspirasi masyarakat dan mengingatkan agar warga tidak sampai jenuh menyuarakan keluhan. Mereka juga menegaskan pentingnya prioritas kebutuhan lokal sebelum BBM dikirim ke luar daerah.
Pihak aliansi berharap DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti kondisi yang dinilai tidak adil bagi masyarakat Kalimantan Timur.
(Rizal/Luna)
