KUA-PPAS 2027 Disorot: Robi Nurlatu Desak Pemda Fokus ke Daerah Tertinggal dan Wujudkan Konektivitas Buru-Ambon
NAMLEA, Radartipikor.com– Meski postur anggaran hampir sama dengan tahun sebelumnya, DPRD Kabupaten Buru mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak “pelit” dalam memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Fraksi Partai NasDem, Robi Nurlatu, SH, saat menanggapi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [KUA-PPAS] TA 2027.
Menurut Robi, besaran rancangan KUA-PPAS 2027 tercatat sekitar *Rp709,89 Miliar*. Angka itu nyaris sama dengan APBD 2026, di tengah kebijakan efisiensi dan proyeksi anggaran yang ketat dari pemerintah pusat.
“Kalau kita lihat perencanaan KUA dan PPAS TA 2027, itu mirip dengan TA 2026. Angkanya tujuh ratus sembilan miliar. Hampir sama dengan 2026,” ujar Robi kepada Radartipikor.com, Sabtu (30/8/26)
Tiga Tuntutan Rakyat yang Wajib Jadi Prioritas Pemda
Sebagai wakil rakyat, Robi menegaskan ada 3 poin utama yang harus diperjuangkan dan ditindaklanjuti Pemkab Buru dalam pelaksanaan anggaran 2027:
1. Maksimalkan Setiap Rupiah, Efisiensi Bukan Alasan Turunkan Layanan.
Robi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD] dan seluruh OPD memastikan anggaran benar-benar efektif dan menyentuh masyarakat secara kolektif.
“Harapan saya, pemerintah daerah dalam hal ini TAPD serta OPD terkait dapat memaksimalkan anggaran tersebut agar bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat Kabupaten Buru secara kolektif,” tegasnya.
Ia mengingatkan, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Tiga Perkuat Infrastruktur di Daerah Tertinggal dan Pegunungan
Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan justru harus diprioritaskan. Robi mendorong adanya “pemberatan” khusus untuk wilayah pegunungan dan daerah yang selama ini terabaikan.
Ia mencontohkan kondisi mendesak di Jalan Dusun Watingpuli, Desa Nafrua, Kecamatan Lolongguba*, serta kawasan Wailata dan pedalaman lainnya.
“Kami harap dari alokasi kurang lebih Rp709 miliar, dengan belanja modal yang masih ada, dapat melaksanakan pembangunan jalan atau jembatan agar dari sisi pembangunan itu ada yang representatif di daerah-daerah tertinggal,” jelas Ketua Garda Pemuda Buru ini.
“Bataubual Mendesak Punya Dermaga dan Rute Feri
Ini menjadi sorotan paling tajam. Robi menegaskan, 5 desa di *Kecamatan Bataubual* selama ini mengalami ketertinggalan akses transportasi dan kerap distigma sebagai “kecamatan tanpa jalan”.
Padahal, Bataubual memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang antara Kabupaten Buru dan Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Untuk itu, ada 2 hal mendesak yang harus diwujudkan di 2027:
– Pembangunan Dermaga Bataubual* untuk mempermudah transportasi barang dan jasa
– Penambahan Rute Feri dan Subsidi Penyeberangan* untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat 5 desa di Bataubual
“Keluh kesah masyarakat di sana selama ini kita tahu. Seringkali menjadi kegelisahan sekaligus stigma bahwa Bataubual itu kecamatan tanpa jalan. Itu fakta. Oleh karena itu penting untuk 2027 pemerintah memberikan solusi melalui perencanaan dermaga Bataubual sekaligus penambahan rute feri,” tegasnya.
“Bataubual bukan hanya wilayah pinggiran, melainkan pintu gerbang strategis yang mempermudah akses transportasi, distribusi barang, serta pengawasan aset-aset pemerintah daerah di wilayah tersebut,” pungkasnya.
4 Hal yang Harus Di-Follow Up Pemda
Dari pandangan tersebut, DPRD menitipkan 4 poin penting untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti Pemkab Buru Yang Harus Ditindaklanjuti ;
1. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pembangunan dan pelayanan publik
2. Pemberatan infrastruktur jalan & jembatan di daerah pegunungan dan tertinggal
3. Pembangunan Dermaga Bataubual dan penambahan rute feri sebagai prioritas konektivitas wilayah, Belanja modal harus terlihat dampak nyata di daerah-daerah yang selama ini terabaikan,Kesimpulan: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Angka*
Dengan postur KUA-PPAS 2027 sebesar *Rp709,89 miliar* yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, DPRD mendesak Pemda untuk 3 Tiga hal:
1. Memastikan anggaran tepat guna,
2. Memperkuat infrastruktur di daerah tertinggal, dan
3. Menjadikan Bataubual prioritas dengan dermaga dan rute feri.
Karena ini bukan hanya soal transportasi. Ini soal *keadilan, konektivitas, dan pemerataan pembangunan* di Kabupaten Buru.
