Ketua DPW KBPUM Maluku Soroti Bupati SBB: Krisis Kebijakan & Belum Ada Lompatan Pembangunan

Ambon, Radartipikor.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah KBPUM Provinsi Maluku, Ismail M. Lussy, kembali melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Bupati Asri Arman.

Menurutnya, pembangunan daerah belum menunjukkan perubahan signifikan, melainkan terjebak pada pola rutin tanpa terobosan strategis.

Lussy menegaskan bahwa keberhasilan memimpin tidak hanya dilihat dari kelancaran administrasi pemerintahan semata, melainkan dari kemampuan menghadirkan transformasi nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Hingga saat ini, ia menilai masih terdapat indikasi krisis kebijakan serta absennya “lompatan pembangunan” yang menjadi harapan warga,” tegas Lussy melalui rilis yang diterima media ini, Selasa ( 23/6/2026).

Potensi Besar Belum Diolah Maksimal
 
Salah satu poin utama yang disoroti adalah belum adanya arah kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi berkelanjutan. Padahal, Seram Bagian Barat memiliki kekayaan alam melimpah di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Namun kekayaan itu belum berkembang menjadi penggerak kesejahteraan luas. Program yang berjalan lebih banyak bersifat rutin dan administratif, kurang inovasi untuk menarik investasi serta membuka peluang usaha baru dalam skala besar.

Infrastruktur Jadi Penghambat Utama

Di bidang infrastruktur, masyarakat masih merasakan keterbatasan nyata: kualitas jalan yang belum memadai, konektivitas antarwilayah terputus, serta akses layanan publik yang belum merata. Kondisi ini secara langsung menaikkan biaya hidup dan biaya usaha masyarakat, sekaligus menghambat pertumbuhan sektor produktif. “Pembangunan fisik belum mampu menjadi pendorong utama kemajuan daerah,” tegasnya.

Pelayanan dan Lapangan Kerja Masih Jadi Tantangan

Selain itu, Lussy juga menyoroti dua masalah mendasar lainnya:

– Pelayanan publik: Masih butuh reformasi birokrasi agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tanpa perbaikan ini, program pembangunan berisiko tidak memberikan manfaat maksimal.

– Pengangguran: Lapangan kerja produktif masih terbatas. Di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah seharusnya memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas SDM, serta menciptakan iklim investasi yang ramah agar ekonomi bisa terus bergerak.

Diminta Hadirkan “Lompatan Pembangunan”

Kritik paling mendasar yang disampaikan Ismail Lussy adalah belum tampaknya tanda-tanda lompatan pembangunan. Menurutnya, hal ini tidak selalu berarti membangun proyek raksasa, melainkan adanya terobosan terukur: pendapatan masyarakat naik, mutu pendidikan dan kesehatan membaik, serta struktur ekonomi daerah bertransformasi ke arah yang lebih kuat.

“Ke depan, Bupati Asri Arman dituntut
lebih visioner, berbasis data, dan berani mengambil kebijakan strategis. Jangan hanya memutar roda pemerintahan biasa, tapi hadirkan perubahan nyata. Tanpa pendekatan baru, kekhawatiran akan krisis kebijakan dan stagnasi pembangunan akan terus menjadi sorotan publik,” pungkasnya.

(Red)