Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Terus Bertambah, Desakan Publik Semakin Kuat
Jakarta, radartipikor.com – Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah mereka semakin menguat. Petisi yang beredar di Change.org telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan dalam sepekan terakhir, menuntut transparansi penuh terkait rekam jejak pendidikan para wakil rakyat.
Salah satu petisi yang paling ramai digagas oleh Farida Octavia dengan judul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Hingga pertengahan November 2026, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 24.000 hingga 25.000 orang. Ada pula petisi serupa dari akun lain yang juga mengumpulkan puluhan ribu dukungan.
Isi petisi meminta tiga hal utama. Pertama, pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota membuka dokumen ijazah mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi beserta gelar akademik yang dimiliki. Kedua, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah secara independen dan membuka hasilnya kepada publik. Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen tersebut demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Desakan ini muncul setelah polemik ijazah yang sempat menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Publik merasa perlu memastikan bahwa pejabat publik memiliki rekam jejak pendidikan yang jelas dan sah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons bahwa data ijazah calon anggota DPR sebenarnya sudah tersedia di KPU sejak tahap pencalonan. “Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat data-data mengenai calon,” ujar Dasco.
Meski demikian, para pengusul petisi menilai akses data tersebut masih terbatas dan belum cukup transparan bagi masyarakat luas. Mereka menekankan bahwa integritas akademis pejabat publik sangat berpengaruh terhadap legitimasi kebijakan yang dihasilkan.
Hingga berita ini diturunkan, petisi terus mendapatkan dukungan baru dari warganet. Publik menunggu respons lebih konkret dari pimpinan DPR dan KPU terkait desakan transparansi ini.
(Red)

