Masyarakat Adat Mbehal Tuding Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Provokasi Masyarakat Adat
Labuan Bajo, Manggarai Barat — Setelah wawancara dengan Radar Tipikor, warga adat Mbehal menyatakan marah dan menuding Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat melakukan provokasi yang memperkeruh konflik lahan di area depan pelabuhan milik Pelindo.
Menurut keterangan warga yang ditemui Radar Tipikor, sebuah mobil dinas tipe Toyota berwarna hitam dengan plat nomor EB 8054 WG beberapa kali mendatangi lokasi dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Kedatangan mobil dinas tersebut, kata warga, memicu kemarahan penduduk karena dianggap misterius dan tidak disertai penjelasan tujuan kunjungan.
Warga juga menuding bahwa kunjungan itu berkaitan dengan upaya penguasaan lahan. Mereka menyatakan, mobil dinas seharusnya dipakai untuk kepentingan dinas atau tugas negara, bukan untuk agenda yang diduga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat. “Kalau kepala dinas datang ke Merot dengan mobil dinas, mestinya dia beri tahu semua warga di sana apa maksud dan tujuannya,” ujar salah seorang tokoh adat. (Penggalan pernyataan warga dipertahankan sesuai kutipan sumber.)
Lebih jauh, warga menaruh kecurigaan bahwa tindakan Kepala Dinas tersebut dilakukan atas arahan Bupati Manggarai Barat untuk mengamankan lahan yang diklaim milik pihak tertentu di depan pelabuhan. Warga adat meminta agar apabila benar ada agenda pemerintah, hal itu disampaikan terbuka dan melalui mekanisme yang menghormati adat dan hukum setempat.
Kasus ini memunculkan konsekuensi penegakan hukum: tiga orang dari komunitas adat dilaporkan kini ditahan di Polres Mabar menyusul laporan yang dilayangkan pihak yang disebut sebagai keluarga pejabat terkait. Warga menilai penahanan itu mengandung aroma kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan mendesak proses hukum yang transparan.
Beberapa sumber warga menyebutkan bahwa adik kepala dinas—yang berstatus pegawai PPPK—sebelumnya juga pernah terlibat insiden yang memanaskan suasana di lokasi yang sama. Warga meminta agar aparatur sipil negara dan tenaga PPPK bertindak sebagai abdi negara yang menenangkan, bukan sebagai pemicu konflik.
Peristiwa yang dikhawatirkan kembali memicu kekerasan itu, menurut warga, terkait pula dengan pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh oknum yang mengaku sebagai Stefan Jemfisori kepala dinas Pariwisata kepada seorang aktivis pembela adat, Doni Parera. Pesan tersebut disertai ancaman untuk “mencari keberadaan” aktivis itu keesokan hari, sehingga menambah ketegangan di komunitas. Warga mengkhawatirkan bahwa insiden ini mengulang luka lama — termasuk peristiwa pertumpahan darah di lokasi yang sama pada Januari 2017 — dan meminta upaya pencegahan yang serius dari otoritas terkait.
Menanggapi tekanan publik dan protes sejumlah pihak, kalangan pers dan organisasi wartawan setempat meminta klarifikasi dan tindakan dari pemerintah daerah. Seruan serupa datang dari komunitas adat yang menuntut agar Bupati dan pimpinan daerah menjelaskan maksud penggunaan fasilitas negara serta membina kedua pegawai yang dituding — supaya tindakan di lapangan sejalan dengan janji untuk menjaga kondusivitas demi kelangsungan investasi dan ketentraman masyarakat.
Sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut, masyarakat adat Mbehal mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi tetap damai. Mereka meminta agar setiap langkah yang berkaitan dengan lahan ulayat dilakukan secara transparan, berlandaskan hukum, serta menghormati tata nilai adat setempat, agar konflik lama tidak berulang. (M fijay)
