Ismail M.Lussy : Masyarakat Amalatu Mempertanyakan Dana Gempa Dan Menuntut Janji Pemda SBB
Ambon, Radartipikor.com – Masyarakat Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mempertanyakan kejelasan realisasi dana bantuan pasca gempa bumi yang melanda wilayah tersebut pada Juli 2025.
Namun hingga saat ini, warga terdampak mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai pencairan maupun pelaksanaan program pemulihan yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah daerah.
Salah satu tokoh muda asal Ina.Ama Talabatai kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa SBB, Ismail M.Lissy mengungkapkan kepada Radartipikor.com, Sabtu malam (7/3/2026) bahwa setelah gempa terjadi, pemerintah daerah telah turun langsung ke lokasi bencana bersama sejumlah instansi terkait.
Adapun dalam kunjungan tersebut, turut dihadir Bupati SBB, Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Ismail, dalam pertemuan itu pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Selanjutnya. Pendataan pun dilakukan bersama pemerintah desa untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang hingga kerusakan berat,”sebutnya.
“Pendataan dilakukan bersama pemerintah desa di beberapa wilayah terdampak, seperti Desa Tihulale, Rumakay, Latu, Tomalehu, Hualoy, Serihollo, dan Tala. Proses pendataan dilakukan oleh BPBD dan PU bersama pemerintah desa, dan menurut informasi yang kami terima, data kerusakan rumah sudah rampung sejak pertengahan 2025,” kata Ismail.
Namun hingga saat ini, menurutnya , masyarakat belum menerima informasi yang jelas terkait realisasi bantuan ataupun pencairan dana gempa tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan mereka secara mandiri,”ujar Ismail M.Lissy melalui siaran persnya.
“Warga masih berjuang memperbaiki rumah dan memulihkan kehidupan ekonomi dengan kemampuan sendiri. Sementara bantuan yang dijanjikan belum juga ada kejelasan.
Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Ismail menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, terutama terkait proses administrasi, tahapan pencairan dana, hingga kendala yang mungkin terjadi dalam penyaluran bantuan.
Ia juga meminta penjelasan langsung dari Asri Arman selaku Bupati Seram Bagian Barat terkait status dana gempa tersebut. Karena kepemimpinan daerah diuji bukan hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat masyarakat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.
Mengakhiri penyampaiannya,Ia juga menambahkan bahwa kejelasan mengenai dana gempa bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Dikarenakan masyarakat Amalatu berharap agar Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat segera memberikan pernyataan mengenai status dana gempa Kecamatan Amalatu.
(RT.RH)
