Diduga 5 Oknum Anggota DPRD Buru Terlibat dalam Rencana Pengambilan Sampel dengan Alat Berat di Sungai Anahoni
Namlea, Radartipikor.com — Rencana pengambilan sampel tambang menggunakan alat berat di Sungai Anahoni, yang berhasil digagalkan Tim Satgas Pengamanan Gunung Botak, kini menjadi perhatian publik. Selain berakhir batal, muncul dugaan keterlibatan lima oknum anggota DPRD Kabupaten Buru dalam rencana tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima RadarTipikor.com, rencana pengambilan sampel di sepanjang areal seputar tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, dijadwalkan pada Rabu, 28 Januari 2026. Kelima oknum anggota DPRD itu — yang disebut berinisial MW, SI, JS, RFT, dan AMH — diduga mendapatkan rekomendasi resmi dari Negeri Kaiely untuk mencari investor terkait kegiatan tersebut.
Kabar ini mencuat setelah beredar video cekcok antara anggota TNI dari Tim Satgas dan seorang pejabat penting di kantor Kecamatan Teluk Kaiely. Video yang viral di sejumlah grup media sosial dan WhatsApp itu merekam adu mulut berkaitan dengan rencana kegiatan pengambilan sampel menggunakan alat berat di Anahoni.
Menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, rencana pengambilan sampel sebelumnya telah dibahas dalam rapat negeri yang melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan diduga juga dihadiri oleh kelima oknum anggota DPRD Kabupaten Buru. Rapat itu berlangsung di Kaiely beberapa waktu lalu dan menurut sumber, memutuskan untuk mendelegasikan pencarian pemodal kepada kelima anggota DPRD tersebut.
“Sesuai keputusan rapat bersama antara Kepala Desa Kaiely, para tokoh, dan kelima oknum anggota DPRD, negeri memutuskan menyerahkan kepada kelima anggota DPRD untuk mencari pemodal atau investor. Pengambilan sampel dengan alat berat diminta karena sampel harus diambil hingga kedalaman tujuh meter,” kata sumber kepada RadarTipikor.com melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2026).
Namun pelaksanaan rencana itu akhirnya gagal setelah Tim Satgas menghalangi kedatangan utusan desa di lokasi Sungai Anahoni ketika izin penggunaan alat berat dipertanyakan. Menurut sumber, meskipun ada koordinasi awal dengan pihak PT Wamshuai Indo Mining yang siap mendukung dan berjanji menimbun kembali bekas galian pengambilan sampel jika kegiatan dilaksanakan, izin formal ternyata belum lengkap sehingga kegiatan dibatalkan oleh Satgas.
Sumber juga menyebutkan adanya spekulasi soal motif dan aktor di balik rencana tersebut. “Ada dua kemungkinan: apakah kelima oknum anggota DPRD atau Kepala Desa Kaiely yang ingin menjebak Bapak Camat Teluk Kaiely. Pasalnya, Camat yang disuruh mengambil sampel di Anahoni, namun Kepala Desa Kaiely maupun kelima oknum anggota DPRD tidak ikut ke lokasi,” ujar sumber dengan nada kesal.
Sersan Umar Batpoti, anggota Tim Satgas, menjelaskan alasan pencegahan. Menurut Umar, kedatangan alat berat bukan sekadar untuk mengambil sampel tetapi dikhawatirkan akan berlanjut pada aktivitas lain di Gunung Botak. Ia menegaskan agar setiap penggunaan alat berat di wilayah Anahoni dan sekitarnya harus didukung izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
“Pak camat Teluk Kaiely tiba di lokasi Anahoni sudah keliru. Karena sesuai informasi yang kita terima, bukan saja alat digunakan untuk pengambilan sampel saja, tapi alat tersebut akan melakukan aktivitas lagi di Gunung Botak. Oleh sebab itu kami sarankan kalau mau beraktivitas menggunakan alat berat di Anahoni dan sekitarnya, saya sarankan sebaiknya minta surat dulu dari Pemerintah Daerah Buru. Mengingat kami sudah pegang surat larangan alat berat maupun bangunan dan lain-lain dari Sekda Kabupaten Buru, tapi orangnya ngotot karena lokasi Anahoni dan sekitarnya merupakan wilayah administrasinya. Saya juga sampaikan alat berat tidak boleh bergerak, apalagi mau kerja. Mengenai alat berat, saya sarankan minta surat dari Pak Gubernur tembusan Pangdam sama Kapolda,” kata Umar kepada wartawan dengan dialek Ambon.
Umar juga menyinggung tentang intimidasi yang di alami Pos Satgas pada awal kedatangan alat berat. Ia menyebutkan sejumlah pihak datang ke pos dan mereka diantaranya, Humas Perusahaan, Deni Chandra, Kalvin membawa bawa nama seorang pejabat tinggi yang ada dikantor Gubernur Maluku, nama tiga Elang Hambalan, Termasuk nama gubernur, Kapolda dan Pangdam hingga menyebutkan nama nama penting lainnya
“Mereka datang ke Pos mengintimidasi dan membawa- bawa seorang pejabat penting yang ada dikantor gubernur Maluku, termasuk nama gubernur, Kapolda dan Pangdam, sampai sampai menyebutkan nama anggota TNI dengan pangkat Letkol serta nama pejabat tinggi lainnya ketika alat berat pertama kali melakukan atifitas dibentaran sungai Anahoni dan aktifitasnya melebar hingga masuk diareal Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) di kawasan gunung botak beberapa waktu kemarin. Bahkan pembicaraan dengan mantan ketua satgas operasi PETI Gunung Botak melalui via dering buktinya masih saya simpan,” beber Umar Batpoti.
Di sisi lain, pimpinan Kecamatan Teluk Kaiely, M. Yasin Wael, melalui sambungan telepon kepada media ini pada Jumat (30/01/2026) membenarkan bahwa dirinya bersama pihak terkait datang ke lokasi Anahoni untuk pengambilan sampel. Ia menegaskan rencana penggunaan alat berat semata untuk memenuhi kebutuhan pengambilan sampel hingga kedalaman tujuh meter.
“Memang benar, kami ke sana untuk pengambilan sampel. Adapun rencana pengambilan sampel diharuskan menggunakan alat berat karena sesuai permintaan agar sampel diambil pada kedalaman tujuh meter,” ujar Yasin Wael. Namun mengenai kabar bahwa alat berat akan kembali beraktivitas di area gunung, Yasin menegaskan informasi itu tidak benar. “Tidak benar kalau kehadiran kami di sana itu untuk membuat alat kembali beraktivitas di gunung. Itu tidak benar adanya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kaiely, Umar Taramun, sampai berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan suara dan pesan WhatsApp tercatat telah terkirim dan terlihat centang biru, namun belum ada tanggapan resmi dari kepala desa.
Daftar inisial lima oknum anggota DPRD yang disebut sumber mendapat rekomendasi dari Negeri Kaiely untuk mencari investor adalah: MW, SI, JS, RFT, dan AMH. Pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan dan penegak hukum, perlu menindaklanjuti dugaan tersebut agar persoalan perizinan dan tata kelola sumber daya alam di wilayah Gunung Botak dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Liputan: Rin.
