Matdoan: Kebijakan DPP PPP Dinilai Dapat Mengancam Elektoral Partai Akibat Gagal Membaca Realita Politik Daerah
Ambon, Radartipikor.com — Polemik kepentingan yang terjadi di internal DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku muncul setelah kebijakan elit pusat yang melakukan perombakan dengan menggantikan ketua dan sekretaris DPW tanpa mempertimbangkan realitas politik daerah.
Kebijakan tersebut berpotensi membuat partai berlambang Ka’bah ini kehilangan kepercayaan publik dan menurunkan tingkat elektoralnya di tingkat daerah secara kolektif.
Menurut akademisi mahasiswa Saldi Matdoan dari Universitas Negeri Yogyakarta, kebijakan elit pusat dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan Maluku berpotensi menunjukkan kegagalan serius dalam membaca realitas politik daerah secara objektif dan komprehensif.
Saldi menilai pola pengambilan keputusan yang terlalu sentralistik berisiko melahirkan konflik internal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. “Jika pergantian kepemimpinan wilayah dilakukan tanpa konsolidasi politik yang matang dengan struktur daerah, maka langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai bentuk dominasi kekuasaan pusat, bukan pembinaan organisasi,” ujar Saldi Matdoan kepada Radartipikor.com pada Rabu malam (18/2/2026).
Tindakan elit pusat yang dilakukan tanpa melakukan konsolidasi dan evaluasi kolektif secara independen di setiap jenjang — di 11 kabupaten dan dua kota madya di Provinsi Maluku — membuka ruang konflik kepentingan yang semakin melebar. “Suka atau tidak suka,” kata Saldi, “kondisi ini merupakan pertanda awal kehancuran bagi partai berlambang Ka’bah, apalagi PPP kini tidak lagi berada sejajar seperti sebelumnya di Senayan.”
Lebih lanjut, ia mengatakan kuota kursi PPP di provinsi maupun di daerah seperti Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Buru Selatan berisiko terkikis jika polemik ini tidak segera disudahi. “Daerah-daerah ini bakal terancam kehilangan kursi,” tegas Saldi Matdoan.
“Saya sampaikan hal ini bukan karena ingin membela Azis Hentihu atau Rovik Afifuddin, tapi karena kami peduli terhadap nasib partai itu sendiri,” tambahnya.
Saldi menegaskan bahwa figur yang lahir dari mandat rakyat tidak boleh diposisikan sebagai variabel politik yang mudah digeser. Menurutnya, langkah semacam itu justru akan melemahkan kader yang memiliki basis elektoral kuat dan berpotensi menjadi kesalahan strategis yang merugikan partai dalam jangka panjang.
Ia juga menyoroti bahwa stabilitas politik di DPRD Provinsi Maluku tidak boleh dijadikan korban tarik-menarik kepentingan elite internal. Jika kebijakan pusat memicu kegaduhan politik di daerah, hal itu menunjukkan lemahnya sensitivitas kepemimpinan terhadap dinamika sosial-politik lokal.
Lebih tajam lagi, Saldi menilai kebijakan pusat yang mengabaikan faktor sosiologis, historis, dan basis kekuatan kader daerah berpotensi merusak soliditas partai secara nasional. Partai politik seharusnya menjadi alat konsolidasi kekuatan rakyat, bukan arena eksperimen kekuasaan elite yang mengorbankan kader berpengaruh di daerah.
Menurutnya, jika pola seperti ini terus dipertahankan, risiko terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan kader akar rumput dan konstituen. Dalam politik modern, kepercayaan publik adalah aset utama; ketika pusat dianggap lebih sibuk mengatur konfigurasi kekuasaan internal daripada memperkuat basis dukungan rakyat, partai berpotensi mengalami kemunduran elektoral.
Liput: Rin
