Pengamat Hukum Minta Polisi Proses Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Buru
Namlea, Radartipikor.com – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buru ,kembali menjadi sorotan publik.Seorang pria berinisial MD, warga Desa Debowae, Kecamatan Waelata, diduga melakukan hubungan badan dengan korban berusia 15 tahun, siswi salah satu SMP di Desa Waelo.
Informasi yang berhasil diperoleh, dugaan perbuatan itu terjadi sebanyak tiga kali dalam rentang dua minggu di sebuah lokasi saluran irigasi di wilayah Desa Waeleman. Dari keterangan pihak keluarga korban, MD dan korban sempat menjalin hubungan pacaran singkat sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Proses mediasi sempat dilakukan pada 9 Juni 2025 yang melibatkan perangkat desa, perwakilan keluarga korban dan pelaku, serta beberapa pihak lain. Namun, kasus ini memicu perdebatan publik karena adanya dugaan keterlibatan pihak luar yang mencoba menyelesaikan perkara di luar jalur hukum.
Pengamat hukum La Eko, menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, adat, atau mediasi.
“Ini merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana 5 hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses hukum. Bahkan, setiap orang yang
mengetahui kejadian namun tidak melaporkannya dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 77 UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 tahun atau denda Rp 500 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini.
Liput ( Rin ).
