DAERAHManggarai BaratMust ReadNttPemda MabarPemerintahanPolitik

Warga Demo Di Manggarai Barat, Tuntut Penurunan Pajak dan NJOP

Manggarai Barat, Radartipikor.com — Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Manggarai Barat. Aksi itu menuntut penurunan tarif pajak daerah dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai memberatkan masyarakat setempat.

Massa yang datang dari beberapa kecamatan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Edi Endi. Mereka meminta agar pemerintah daerah segera menurunkan besaran pajak dan NJOP supaya beban ekonomi keluarga ringan dan kesejahteraan warga bisa dinikmati lebih merata. “Segera turunkan pajak dan NJOP di Manggarai Barat agar masyarakat kabupaten Manggarai Barat dapat menikmati kesejahteraan,” ujar salah satu orator yang menyampaikan tuntutan massa.

Dalam tuntutannya, masyarakat menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada penurunan tarif yang signifikan, padahal dampak kenaikan pajak dan NJOP sudah dirasakan oleh pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan petani. Mereka mendesak kejelasan kebijakan dan transparansi perhitungan NJOP yang selama ini dianggap tidak menyentuh realitas ekonomi lapangan.

Bupati Edi Endi menerima perwakilan massa dan memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut. “Kita akan segera perbaiki,” ungkap Bupati di hadapan para pengunjuk rasa, menjanjikan pembahasan lebih lanjut terkait keluhan warga. Pernyataan itu disambut antusias, namun massa meminta waktu dan langkah konkret, bukan sekadar janji lisan.

Suasana sempat memanas ketika beberapa demonstran melontarkan sindiran pedas kepada wakil rakyat. Seorang peserta aksi berujar, “DPR itu ibaratkan anjing yang menggonggong dan lalu anjing itu akan melindungi dan menjaga tuan rumahnya,” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat dalam menyikapi persoalan harga dan pajak daerah.

Para pengunjuk rasa juga menuntut adanya dialog terbuka antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan perwakilan masyarakat untuk membahas mekanisme penentuan NJOP, evaluasi kebijakan perpajakan, serta pemberian insentif bagi kelompok ekonomi lemah. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses kebijakan sampai ada kepastian yang menguntungkan rakyat kecil.

BACA JUGA  Masyarakat Adat Protes: Polres Mabar Jadi Sorotan

(Fijay/red)

 

Editor/Publisher: Andhy