Ancam matikan mata penacarian Rakyat Pemprov NTT Bersiap Ratakan Lapak UMKM Pantai Pede Tanpa Solusi
Labuan Bajo, RadarTipikor.com — Rencana eksekusi dan pembongkaran lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, memicu keresahan mendalam di kalangan pedagang kecil. Kebijakan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) ini dinilai mengancam sumber penghidupan masyarakat tanpa kejelasan solusi relokasi.
Pemberitahuan pembongkaran ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manggarai Barat memberikan batas waktu singkat kepada para pedagang.
Berdasarkan informasi yang diterima warga pada hari Jumat, seluruh lapak diwajibkan untuk dibongkar secara mandiri dalam waktu lima hari.
Jika tidak diindahkan, petugas Satpol PP mengancam akan menurunkan alat berat berupa ekskavator untuk meratakan kawasan tersebut pada hari Rabu (18/11/2026)
Ancaman penggusuran ini memicu keresahan para pelaku UMKM, mengingat kawasan Pantai Pede selama ini menjadi satu-satunya sumber tumpuan ekonomi keluarga.
Suzanty Meshak, salah satu pelaku UMKM setempat, secara tegas menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut.
Ia meminta pemerintah tidak sekadar melakukan penertiban secara sepihak tetapi harus mempertimbangkan dengan cermat mengingat lahan tempat kami berusaha ini merupakan area sepandan pantai.
Ia juga menandaskan bahwa sesuai peraturan tentang sepadan pantai itu telah diatur dalam Perpres No 51 tahun 2016 tentang batas sepadan pantai.
“Kami membangun usaha di ruang publik sepadan pantai yang mana 100 meter dari batas pasang tertinggi ke darat adalah lahan yang merupakan akses publik. Bila yang dieksekusi itu termasuk tempat yang selama ini kami bangun usaha kecil maka kami akan menolak dengan keras. Kami juga sudah berusaha mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan daerah ini,” tegas pelaku UMKM pede yang kerap disapa Santi saat ditemui awak media pada Selasa (18/11/2026)
Senada disampaikan oleh Nur Ekawati. Ia mengungkapkan kecemasan dan keresahannya terkait rencana eksekusi yang akan dilakukan.
Pasalnya putusan eksekusi itu sangat mencekik para pedagang kecil yang bergantung pada hasil berjualan dari pagi hingga sore hari untuk membiayai sekolah anak-anak mereka.
”Saya tidak mau karena ini mata pencaharian saya untuk keluarga. Anak-anak saya sekolah setiap hari. Saya mencari uang dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” keluh Nur Ekawati.
Sebagai aset milik Pemprov NTT, kebijakan penataan kawasan Pantai Pede memang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi.
Namun, langkah penertiban ini dipertanyakan karena dinilai mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan ekonomi kerakyatan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini masih berupaya mengkonfirmasi Gubernur NTT dalam rangka mendapatkan tanggapan resmi terkait rencana pembongkaran tersebut, status penataan kawasan, serta kepastian penyediaan lokasi pengganti bagi para pedagang.
Penataan aset memang penting, namun kebijakan publik seharusnya tidak dijalankan secara represif dengan mematikan mata pencaharian rakyat kecil.
Publik kini menuntut Gubernur NTT untuk memberikan penjelasan terbuka serta menghadirkan solusi konkret, agar negara hadir melindungi, bukan justru merampas ruang penghidupan rakyatnya.
(Fijay)

