LMND Buru : Kunjungan Gubernur Harus Jadi Momentum Evaluasi Pembangunan, Bukan Sekadar Seremoni
Namlea, Radartipikor.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) adalah organisasi mahasiswa yang berdiri di atas kesadaran bahwa demokrasi harus senantiasa dijaga, diperjuangkan, dan diisi oleh partisipasi aktif masyarakat. Organisasi ini hadir sebagai ruang kritis, independen, dan konstruktif dalam mengawal proses pembangunan, kebijakan publik, serta pemenuhan hak-hak rakyat, sesuai Visi dan Misi.
Menyikapi kehadiran Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Kabupaten Buru tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda protokoler semata, melainkan harus menjadi momentum politik pembangunan untuk mengevaluasi berbagai persoalan struktural yang terjadi di daerah tersebut. Demikian disampaikan oleh Sekretaris LMND Kabupaten Buru, Nasir Lesnussa, dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima media ini pada Selasa malam, 10 November 2026.
Menurut Nasir Lesnussa, Kabupaten Buru sesungguhnya memiliki keunggulan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari potensi pertambangan emas, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga komoditas minyak kayu putih. Kekayaan ini seharusnya menjadi modal utama pembangunan daerah. Namun, persoalan mendasar yang dihadapi bukanlah seberapa besar kekayaan alam yang dimiliki, melainkan siapa yang menguasainya, siapa yang mengelolanya, serta sejauh mana masyarakat menjadi subjek utama dalam proses pembangunan tersebut.
“Kekayaan alam tidak boleh berhenti sekadar menjadi angka pertumbuhan ekonomi maupun keuntungan bagi kelompok tertentu. Sebaliknya, kekayaan alam harus memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, pemerataan infrastruktur, serta jaminan keberlanjutan lingkungan hidup,” tegasnya.
Pandangan ini pun sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus senantiasa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Selanjutnya, LMND Buru menyoroti empat aspek utama yang menjadi perhatian mendesak:
Pertama, persoalan Gunung Botak dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Persoalan pertambangan emas di kawasan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan maupun penertiban aktivitas semata. Diperlukan kebijakan yang komprehensif mengenai kepastian hukum, tata kelola pertambangan, perlindungan lingkungan, pemulihan kawasan terdampak, serta skema ekonomi yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat lokal. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru harus mampu menjelaskan arah kebijakan pengelolaan Gunung Botak secara terbuka, sehingga kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran tidak justru melahirkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.
Kedua, pembangunan jalan di Kecamatan Batabual sebagai manifestasi keadilan sosial. Keterbatasan infrastruktur di wilayah ini merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pemerataan pembangunan. Infrastruktur bukan sekadar soal bangunan fisik, melainkan prasyarat bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Oleh sebab itu, Gubernur Maluku perlu mendorong koordinasi yang konkret dengan Pemerintah Kabupaten Buru terkait perencanaan, alokasi anggaran, serta tahapan realisasi pembangunan ruas jalan di Kecamatan Batabual. Jangan sampai potensi ekonomi daerah terus dibanggakan, sementara masyarakat di wilayah yang tertinggal belum memperoleh akses yang layak.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam harus memperkuat ekonomi rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa luas manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah perlu membangun kebijakan yang memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku usaha kecil, serta masyarakat adat. Potensi komoditas yang dimiliki Buru harus diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan yang bernilai tambah dan berpihak kepada produsen lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.
Keempat, kunjungan kerja harus menjadi sarana akuntabilitas pemerintahan. Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat bukan sekadar seremoni, melainkan kesempatan untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta menyampaikan komitmen penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, LMND Buru mendorong agar Gubernur Maluku juga membuka ruang dialog yang terbuka dengan mahasiswa, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan. Masyarakat berhak mengetahui prioritas kebijakan, cara pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab, serta kapan hasilnya dapat dirasakan.
“Kami memandang Kabupaten Buru bukan daerah yang kekurangan potensi. Justru persoalannya adalah bagaimana seluruh keunggulan tersebut dikonversikan menjadi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Nasir Lesnussa.
Pada akhirnya, LMND Buru menegaskan bahwa pihaknya mengharapkan kepastian arah kebijakan, bukan sekadar narasi yang indah. Keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari sejauh mana rakyat benar-benar menikmati hasil kekayaan alamnya dan memperoleh keadilan dalam distribusi pembangunan. Pembangunan yang demokratis harus menempatkan rakyat sebagai pemilik kepentingan utama, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah. Sebab, kekayaan alam tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan, sedangkan pembangunan tanpa keberpihakan kepada rakyat hanyalah angka kosong dalam laporan pemerintahan.
Sumber: Sekretaris LMND Buru, November 2026
