Ketua Presdam Maluku : Tambang Nikel Cerminkan Ketegangan Diantara Kepentingan Ekonomi Dan Lingkungan
PIRU, Radartipikor.com – Ketua Presidium Pemuda Maluku (Presdam), Muhammad Rain Kaliky, mengecam keras Jequline Sahetapy terkait dengan aktivitas tambang nikel di kabupaten Seram Bagian Barat.
Menurut Kaliky hal ini mencerminkan ketegangan yang sering muncul antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Status lahan yang merupakan hutan adat.Apalagi kawasan hutan adat memiliki nilai penting, bukan hanya secara ekologis tetapi juga kultural dan sosial bagi masyarakat setempat.
Jika benar lokasi tambang berada di wilayah dimaksud, maka aktivitas pertambangan berpotensi melanggar hak masyarakat adat serta merusak struktur kehidupan mereka yang bergantung pada hutan,” ujarnya
Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, jika tidak dikelola dengan standar yang ketat, dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem,” kata Metua Presdam, M. Rain Kaliky.
“SBB dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sehingga risiko kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius.
Bisa-bisa hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat. Selama ini, masyarakat lokal menggantungkan hidup pada hutan dan lingkungan sekitar melalui kegiatan seperti bertani, berburu, dan menangkap ikan. Ketika lahan mereka dialihfungsikan menjadi area tambang, akses terhadap sumber daya tersebut menjadi terbatas bahkan hilang sama sekali.
Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dalam situasi ini keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam aktivitas pertambangan seharusnya disertai dengan tanggung jawab besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembangunan ekonomi melalui sektor tambang memang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, dampaknya dapat merusak lingkungan secara permanen dan merugikan generasi mendatang.
Kaliky menambahkan, kini diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tambang, penerapan standar lingkungan yang tinggi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai, serta hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi.
(Rin)
