Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Jakarta, radartipikor.com – Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret empat perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat orang yang disebut adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat laporan polisi terkait dugaan makar. “Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujar Asep di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya membeberkan kronologi kasus ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Menurutnya, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik.
Proses selanjutnya melibatkan petugas yang mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, lalu mengubahnya menjadi transkrip. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang hingga ke Jenderal Listyo Sigit. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang dilaksanakan oleh tim terkait.
Irjen Slamet Uliandi, yang saat itu menjabat Kepala Divisi TIK Polri, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center dan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut menyetujui penghapusan data. Saat ini Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan setelah mengalami stroke.
Selain perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik, Polri juga mendalami dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Penyidikan masih berlangsung untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar kepolisian serta pengguna akhir dari informasi hasil penyadapan tersebut.
(Red)
