Cipayung Plus dan KNPI Buru Temui Gubernur Maluku: Bahas Pembangunan Jalan Batabual dan Legalitas Pertambangan untuk Kesejahteraan Rakyat
Namlea, Radartipikor.com -Pembangunan yang berkeadilan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan para pemuda sebagai garda terdepan perubahan. Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki peran strategis, yaitu tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menghadirkan gagasan yang membangun, menawarkan solusi yang rasional, serta mengawal setiap kebijakan publik agar senantiasa berpijak pada kepentingan rakyat. Dialog yang sehat dan berkelanjutan antara pemuda dan pemerintah adalah jembatan yang mengubah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Dengan dasar itulah, Jajaran Cipayung Plus Kabupaten Buru bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru melakukan pertemuan silaturahmi dan dialog strategis dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Pertemuan tersebut menjadi ruang konstruktif untuk menyampaikan berbagai aspirasi, gagasan, serta persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Buru, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan tata kelola sumber daya alam.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah pembangunan akses jalan di Kecamatan Batabual. Dialog yang berlangsung hangat tersebut menghasilkan arah kebijakan yang memberikan harapan positif bagi masyarakat, menyusul perhatian dan komitmen Gubernur Maluku terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan Batabual yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang.
Bagi masyarakat Batabual, pembangunan akses jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, para perwakilan organisasi kepemudaan berharap agar komitmen pemerintah provinsi dapat segera ditindaklanjuti melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang jelas, serta tahapan pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sekadar menjadi wacana.
Selain persoalan infrastruktur, Ketua PMII Kabupaten Buru, M. Idrus Barges, juga menyampaikan sejumlah masukan kritis terkait tata kelola sektor pertambangan di daerah tersebut. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum serta pengelolaan pertambangan yang legal dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PMII Buru juga menyoroti keberadaan koperasi-koperasi yang terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan, terutama yang hingga saat ini belum menunjukkan progres yang optimal dalam merekrut dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Menurut Idrus Barges, legalitas pertambangan semestinya tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan administrasi dan perizinan semata, tetapi juga harus menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar lokasi tambang.
“Koperasi yang memperoleh ruang dan kesempatan dalam pengelolaan pertambangan harus memiliki tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal, termasuk melalui pembukaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Idrus Barges dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa diperlukan evaluasi serta pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan setiap komitmen pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang sah dan legal dapat memberikan dampak positif yang luas, bukan hanya bagi pemegang izin atau pemodal semata, melainkan juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buru.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan harus mengambil posisi sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah. Bukan sekadar menyampaikan kritik yang bersifat menghakimi, tetapi juga menghadirkan gagasan yang solutif, menawarkan alternatif pemecahan masalah, serta mengawal setiap kebijakan publik agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat
Cipayung Plus dan KNPI Kabupaten Buru berharap, komunikasi yang telah terjalin ini dapat terus dipelihara dan menjadi awal dari langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya soal janji dan dokumen perencanaan yang rapi, melainkan tentang keberanian untuk merealisasikan kebijakan serta memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Semoga komitmen yang telah disampaikan segera terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan bersama di Kabupaten Buru
Sumber : Ketua PMII Cabang Kabupaten Buru, M.Idrus Barges.
