Aparat TNI Tiba, Penambang Telah Kosongkan Gunung Botak, WNA Masih Duduki Base Camp Wamsaid
NAMLEA, radartipikor.com – Aparat TNI resmi menduduki lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, menandai babak baru di kawasan Kaku Lea Bumi pada tahun 2026. Berdasarkan pantauan Radartipikor.com di lapangan, Selasa (28/4/2026), sebanyak 100 personel TNI diterjunkan. Sebelum aparat tiba, para penambang ilegal telah meninggalkan kawasan tambang emas Gunung Botak.
Selain aparat yang dikerahkan dalam jumlah besar untuk disiagakan di sejumlah pos penting di kawasan Kaku Lea Bumi, perhatian publik kini tertuju pada keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tampak menduduki bantaran sungai Jalur B, salah satu titik strategis di kawasan tambang tersebut.
Pengerahan aparat dilakukan dalam rangka penertiban dan pengosongan kawasan pertambangan emas ilegal (PETI) Gunung Botak. Personel TNI dari Yon TP 821/SB menjaga ketat sejumlah titik seperti area Longsoran, Tanah Merah, Jalur H, serta jalur masuk lainnya yang selama ini menjadi akses utama para penambang ilegal.
Langkah penertiban tersebut sejalan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2394 tanggal 27 November 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban dan Pengosongan Lokasi Tambang Emas Gunung Botak. Tak hanya itu, operasi besar-besaran ini juga diperkuat dengan hasil kunjungan kerja Kepala Satgas PKH/Kasum TNI pada 13 hingga 15 April 2026 di wilayah Maluku, termasuk tambang emas Gunung Botak, sesuai pertimbangan strategis dari Komando Staf Kodam XV/Pattimura.
Situasi ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam menutup total ruang gerak PETI yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius bagi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten Buru.
Areal-areal yang sebelumnya dipadati ribuan penambang ilegal kini sepi. Di sejumlah titik bahkan telah dipasang poster himbauan bertuliskan: “Dilarang melakukan aktivitas penambangan ilegal. Kawasan ini telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Forkopimda.”
Sebelumnya, Polda Maluku, TNI, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan pemantauan udara terhadap aktivitas tambang ilegal Gunung Botak menggunakan pesawat TNI AL jenis CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang terbang dari Bandara Pattimura Ambon beberapa hari lalu. Pemantauan udara itu dilakukan untuk memastikan kondisi terkini kawasan tambang yang menjadi perhatian serius negara.
Namun, di tengah operasi penertiban tersebut, justru muncul fakta lain yang mengundang tanda tanya besar. Di lokasi terpisah, rombongan TNI juga melakukan peninjauan di Jalur B, Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Waelata, dengan menyasar area Kali Wamsaid.
Di kawasan inilah perhatian publik terperangah. Pasalnya, pada waktu yang sama terlihat 20 warga negara asing (WNA) asal China menduduki sungai Wamsaid, tepat di area stockpile yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Harmoni Alam Manise (PT HAM) yang Direktur Utamanya adalah La Ode Ida.
Keberadaan para WNA asal China tersebut sontak menjadi spekulasi dan kecurigaan masyarakat. Sebab, di lokasi yang sama juga tampak belasan unit alat berat, mulai dari ekskavator, loader, hingga bulldozer, dalam keadaan siaga.
Fakta bahwa kawasan Gunung Botak sedang dikosongkan dari aktivitas ilegal, namun justru terdapat puluhan WNA asal China, memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: Apakah Gunung Botak sedang dipersiapkan untuk operasi pertambangan skala besar?
Publik pun mulai menyoroti legalitas keberadaan para WNA asal China tersebut, termasuk kelengkapan administrasi seperti izin kerja, dokumen keimigrasian, hingga status perizinan aktivitas perusahaan yang beroperasi di bantaran sungai Wamsaid.
Sementara itu, Dirut PT HAM, La Ode Ida, sebelumnya kepada Radartipikor.com mengakui ada sekitar 10 orang TKA yang berperan sebagai pemberi petunjuk teknis karena memiliki pengalaman di berbagai belahan dunia di bidang pertambangan.
“Mereka hanya memandu, mereka tidak kerja. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Semua izinnya tidak ada satu pun yang kami hadirkan tanpa izin resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Terlihat adanya TKA yang disebut tengah mengerjakan basecamp milik PT HAM di bantaran Sungai Jalur B, Dusun Wamsaid.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang mengenai tujuan keberadaan puluhan WNA asal China di kawasan tambang, legalitas alat berat yang masuk, serta status aktivitas PT HAM di tengah proses penertiban PETI Gunung Botak. Semua itu patut dipertanyakan.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa di balik operasi penertiban yang diklaim untuk menutup tambang ilegal, ada geliat baru yang sedang disiapkan secara senyap di jantung tambang emas paling kontroversial di Maluku itu. Gunung Botak kini bukan hanya dijaga aparat bersenjata, tetapi juga mulai diisi oleh orang asing dan alat berat. Publik menunggu, siapa sebenarnya yang akan menguasai emas Gunung Botak setelah rakyat kecil disingkirkan.
(Rin)
