DAERAHMalukuNamleaPemerintahanRagam

Sudah 80 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Pengunungan Masih Terabaikan — Begini Kisah Kehidupan Mereka

Namlea, radartipikor.com –  Meski Indonesia telah merayakan 80 tahun kemerdekaan, masyarakat di wilayah pegunungan Kabupaten Buru, Maluku, masih belum merasakan manfaat kemerdekaan secara maksimal.

Infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah desa, seperti Desa Persiapan Waengapan, Dusun Mensayang, Desa Persiapan Watempili, Desa Nafrua, hingga Desa Batu di Kecamatan Lolongguba, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalanan yang rusak parah dan jurang curam di sisi kanan-kiri jalur menjadi tantangan besar bagi warga setempat.

Jalan sepanjang 25 kilometer ini awalnya memiliki lebar 4 meter, namun kini menyusut hingga hanya cukup untuk dilintasi ban mobil. Lubang-lubang besar dan jurang curam di sepanjang jalur membuat perjalanan menjadi sangat berisiko. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan, memperparah isolasi masyarakat pegunungan dari akses transportasi dan pelayanan dasar.
Samuel Nurlatu, warga setempat, melalui pesan WhatsApp kepada Radartipikor.com, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, pembangunan jalan ini dimulai sejak tahun 2011 pada masa pemerintahan Bupati Buru, almarhum Husni Hentihu. Pada era Bupati Ramli Umasugi, status jalan sempat ditingkatkan, namun proyek tersebut terhenti tanpa kelanjutan yang jelas. “Kami dari tahun ke tahun terus dibodohi oleh janji-janji politik. Bisa dibayangkan, sudah 80 tahun Indonesia merdeka, kami masyarakat pegunungan merasa masih seperti dijajah, seakan-akan kami belum merasakan hasil kemerdekaan,” ujar Samuel dengan nada kecewa.

Desa Nafrua, yang dihuni oleh 368 kepala keluarga dengan total sekitar 1.500 jiwa, menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Samuel menegaskan bahwa warga desa ini merasa terus diabaikan oleh janji-janji politik. “Padahal sudah 80 tahun Indonesia merdeka, hasil kemerdekaannya seakan-akan warga masyarakat pegunungan belum menikmatinya secara maksimal, kami seperti masih dijajah,” tambahnya.
Sebuah video amatir berdurasi 1 menit 56 detik yang diterima Radartipikor.com memperlihatkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pejalan kaki berjuang melintasi jalan tak beraspal yang penuh lubang dan menanjak. Di sisi jalan, jurang curam menganga, menambah risiko perjalanan. Dalam video itu, seorang warga bernama Venda Van Harling menyampaikan keluhannya. “Inilah katong (kami) punya keberadaan ruas jalan dari antara Desa Nafrua dan Batu Karang Kecamatan Lolongguba. Masyarakat harus berjalan kaki, lihat,” ujarnya sambil menunjuk jurang curam di bawah jalan. “Katong (kami) minta pengertian dari Pemerintah Daerah untuk memperhatikan katong punya kesejahteraan, transportasi,” lanjutnya.
Venda juga menyoroti sulitnya akses ke pusat pasar yang jaraknya sangat jauh dari desa mereka. “Sementara katong punya jalan ini tidak memungkinkan. Katong minta pengertian baik dari Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang ada di pegunungan,” harapnya.

BACA JUGA  Polisi Resor (Polres) Pulau Buru Mengadakan bakti Sosial dengan tema Polri Mengabdi untuk Negri

Kepala Pemuda Desa Nafrua, yang mewakili pemuda dan tokoh adat setempat, turut menyampaikan aspirasi serupa. Ia menegaskan bahwa sejak 2011, masyarakat belum merasakan kesejahteraan baik dari pemerintah daerah maupun pusat. “Kami meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan katong punya akses jalan dan jembatan, karena menurutnya, sejak 2011 mulai jaman Pak Husni, katong belum merasakan kesejahteraan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia juga secara khusus meminta perhatian untuk perbaikan akses jalan yang menghubungkan Desa Nafrua, Batu Karang, Waengapan, Mensayang, dan Watempili, serta sejumlah jembatan penting seperti Jembatan Waepenan, Nusama, dan Waeapo. “Olehnya itu, katong meminta kepada pemerintah agar tolong memperhatikan katong punya akses jalan dan jembatan,” tegasnya.

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat pegunungan di Kabupaten Buru. Terisolasi dari akses transportasi yang memadai, warga kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Janji-janji politik yang tak kunjung terealisasi semakin menambah kekecewaan masyarakat, yang merasa kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya dirasakan di wilayah mereka.

Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah ini. Perbaikan infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pegunungan yang telah lama terabaikan. (Rin)