DAERAHManggarai baratNtt

Rencana Pembangunan Rumah Dapur MBG Mandiri di Desa Tanjung Boleng untuk Gizi Anak Sekolah

Manggarai Barat, radartipikor.com – Sebuah pertemuan sederhana namun bermakna digelar di kediaman Ibu Della, Ketua MBG Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis sore, 12 Februari 2026, pukul 16.00 WITA. Acara ini membahas rencana pembangunan rumah dapur MBG Mandiri di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, yang dijadwalkan dimulai pada April 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) Tanjung Boleng, Saharudin, bersama Ibu Della selaku Ketua MBG Mandiri Provinsi NTT. Mereka didampingi oleh Pimpinan Radar Tipikor Manggarai Barat (Mabar), Bapak M. Fijay. Diskusi difokuskan pada upaya membangun fasilitas dapur mandiri untuk mendukung program gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan itu, Kades Saharudin menyampaikan bahwa meskipun acara berlangsung secara sederhana, terdapat beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Tema utama adalah membahas dan berdiskusi mengenai pembangunan rumah dapur MBG Mandiri di Desa Tanjung Boleng. “Pertemuan ini memang sederhana tapi ada beberapa poin penting dengan tema membahas dan berdiskusi untuk membangun rumah dapur MBG mandiri di desa tanjung Boleng, pada April 2026,” ujarnya.

Kades Saharudin juga menyatakan kesepakatannya atas perencanaan tersebut, menekankan urgensi fasilitas ini dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak. “Kades juga sepakat dengan adanya perencanaan pembangunan rumah dapur di desa tanjung Boleng, itu sangat dibutuhkan karena mengingat anak-anak sekolah supaya dapat makanan bergizi,” ujar Kades Saharudin di hadapan Pimpinan Radar Tipikor dan Ibu Della, Ketua MBG Mandiri Provinsi NTT.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang gizi, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Boleng. Kehadiran perwakilan dari Radar Tipikor Mabar menambah dimensi pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek mendatang, memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

BACA JUGA  Bentrok Nyaris Terjadi di Lahan Wisata Premium, Masyarakat Adat Mbehal Hadang Pemagaran Tanpa Izin