IMG_20210806_143519

Ketua DPD JPKP Pangkep Menyayangkan Sikap Wabup Pangkep Yang Meragukan Kepengurusan JPKP Pusat

Pangkep, RadarTipikor.Com – Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, (JPKP) Pangkep, Azizah Latif,sangat menyayangkan ucapan dan sikap arogan Wakil Bupati Pangkaje’ne dan Kepulauan, Syahban Sammana, yang mengatakan bahwa JPKP Pusat dan Kantor Staf Presiden (KSP) tidak ada hubungan kerja sama dengan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Pusat

Hal tersebut terungkap saat Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP ) Pangkep, menghadiri undangan pertemuan di ruang kerja Setda Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan, 5/8, 2021, dalam rangka pembebasan Lahan warga /masyarakat Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkep, yang terkena dampak proyek pembangunan Rel Kereta Api Makassar- Pare Pare Sulsel, yang di hadiri oleh Lurah dan camat , serta kepala BPN, dan bagian Perhubungan serta pemilik Lahan yang di dampingi oleh Tim Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP Pangkep)

Seakan belum tahu kinerja JPKP yang selama ini eksis di seluruh Indonesia untuk mendampigi kebijakan pembanguan pusat, Syahban Sammana pun meminta dokumen Struktur kepengurusan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP Pusat kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Pangkep yang katanya sebagai bahan acuan untuk di pelajari, jelas Ibu Azizah Latif,

Bahkan kata Syahban Sammana dirinya Sudah menghubungi DEPUTI 1 di Kantor Staf Presiden di Jakarta,

Menyikapi itu, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP, Pusat, Maret Samuel Sueken, saat Mendapat laporan dari ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Pangkep, sangat tidak menyangka atas apa yang di ucapkan oleh seorang pejabat Daerah di Kabupaten Pangkep Sulsel.

Samuel menegaskan, JPKP ini Sah Legal dan berbadan Hukum yang memiliki Akta Notaris sebagai perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Pusat (JPKP) yang berkantor pusat di Jakarta.

Untuk di ketahui JPKP yang terbentuk sejak tahun 2015 ini eksis mendampingi kebijakan pembangunan pemerintahan pusat mengawal pembangunan di tanah air demi tercapainya pembangunan, Indonesia yang maju dan berkembang

Selain itu, JPKP juga banyak membantu masyarakt kecil mempejuangkan hak-haknya, JPKP juga menjadi salahsatu sosial kontrol serta menjembatani aspiarasi dan suara-suara masyarakat kecil ke pemerintahan pusat.

(Ahmad Latif)