IMG-20210318-WA0026_copy_700x450

DPP LSM HALILINTAR RI Minta, Pihak Berwajib Lidik Penggunaan Dana Desa Pardomuan Bandar

Simalungun, Masyarakat Desa Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Sumatera Utara merasa kecewa dengan kinerja kepala Desa mereka atas tidak transparannya dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan selama 3 priode memimpin

Ketidak puasan masyarakat terlihat saat pertemuan audensi 16/3 dihadiri PANGULU Nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba dan Camat Silau Kahean Jansimeon Sipayung SPd.

Saat ditanya Rosman Purba Tambak yang mewakili warga kepada PANGULU Nagori JP jawabannya berbelit belit, saat ditanya kemana saja dibangunkan ADD, JP mengatakan untuk pelebaran jalan, sementara yang di tunjukkan Pangulu tadi hanya wacana namun masih belum dilaksanakan.

Selanjutnya pertanyaan Rosman Purba Tambak kepada PANGULU, kemana saja dana Bantuan langsung Tunai (BLT) pada pandemi covid19 diberikan yang sebelumnya 124 KK dan terakhir hanya menerima 24 KK., malah yang terdaftar tidak menerima lagi itu pertanyaan mewakili warga, namun semuanya pertanyaan sebatas jawaban tak pantas diterima warga dengan kalimat nanti kita musyawarah kan.

Ketika awak media ini langsung melihat kenyataan seperti Tuna Netra sebelum nya dapat bantuan, terakhir hanya gigit jari menunggu yang tak pasti.

Yang paling anehnya, janda tua yaitu Ny S. Purba sebelum nya sebagai penerima BLT akan tetapi kini tidak lagi menerima.

Ketua Assosiasi Pangulu Kabupaten Simalungun (APAKSI) SM.Simarmata SH menanggapi masalah Pangulu Pardomuan Bandar 18/3 menjelaskan, sebenarnya sebagai Pangulu Nagori harus dibuat papan pengumuman transparan yaitu tertulis kemana anggaran tersebut digunakan agar masyarakat tahu, ujar ketua APAKSI

Kepada awak media ini, Pangulu Pardomuan Bandar Julfikar Purba di hubungi via Telepon tentang keresahan warga tentang ADD dan BLT hanya menjawab, lagi dimusyawarahkan, ujarnya.

Ketua Umun DPP LSM HALILINTAR RI S.Hadi PT SH saat diminta tanggapan terkait dugaan dana ADD dan BLT yang tidak tepat sasaran, ia menyatakan, persoalan ini harus dibawa ke jalur hukum.

Ketua Umum DPP LSM HALILINTAR RI, menghimbau pada perwakilan dan warga untuk membuat laporan ke Kejari SIMALUNGUN dan Ke PolRes Simalungun tentang adanya dugaan penyalahgunaan ADD dan BLT ini.

LSM HALILINTAR RI meminta kepada Kejari SIMALUNGUN agar turun kelokasi yaitu NAGORI Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean dan TIPIKOR Polres Simalungun untuk melidik masalah masalah ini.

(Syam Hadi PT)