IMG_20201103_120527_copy_700x400

Diduga Tidak Netral di Pilkada, Mendagri Tegur Bupati Simalungun

Simalungun, RadarTipikor.Com – Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri hingga 26 OKTOBER 2020 terdapat 131Kepala Daerah mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN), Senin 3/11/2020.

Data tersebut atas pelanggaran Netralitas oleh ASN di 67 pemerintahan daerah, yang belum ditindak lanjuti selaku Kepala Daerah selaku penjabat pembina Kepegawaian (PPK). Sesuai dengan PP No12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan 3 hari setelah menerima surat teguran dari Kemendagri untuk menindak lanjuti rekomendasi KASN.

Inspektur Jendral Kemendagri, Tumpak Hasiholan Simanjuntak atas nama Mendagri Tito Karnavia telah menegur 67 Kepala Daerah dan surat teguran dilayangkan 27 Oktober 2020 termasuk Bupati Simalungun JR Saragih.

Kepala Daerah atau Bupati yang tidak menindak lanjuti Rekomendasi KASN akan dikenakan Sanksi, mulai dari Sanksi melanggar displin.

Ketua DPD Generasi Negarawan Indonesia (GNI) Kabupaten Simalungun Sumut SHP TAMBAK SH, menjawab pertanyaan awak media ini pada Senin, 3/11 tentang Mendagri melayang kan teguran kepada Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara JR Saragih tentang Netralitas pada tahapan kampanye 2020.

Ketua DPD GNI mengatakan, terjadinya tidak Netralitas karena adanya konflik kepentingan, seperti Petahana yang maju kembali mencalonkan diri sebagai Bupati, atau konflik kepentingan keluarga Petahana mencalonkan jadi Bupati Simalungun.

Dapat dilihat di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara patahana tidak maju namun yang maju adalah keluarga Petahana maju mencalonkan menjadi Bupati Simalungun seperti Anton Saragih abang JR Saragih Bupati Simalungun.

Simalungun itulah penyebab nya yang dinamakan konflik kepentingan terjadilah surat teguran kepada Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Masih dikatakan Ketua GNI Kabupaten Simalungun, mengacu kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sanksi kepada Bupati bisa berupaya pemberhentian sementara Ujar SHP Tambak SH.

Sekda Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, M. Simamora saat hendak ditemui di kantornya di Pematang Raya Kabupaten Simalungun tidak dapat ditemui karena tugas luar

Dihubungi awak media ini via ponsel Sekda belum memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Laporan: Syam Hadi Purba Tambak SH