IMG_20200724_123325_copy_700x450

Berdasarkan Putusan MA, Bawaslu Way Kanan Dinilai “Cacat Hukum”

Way Kanan-Radartipikor.com, Berdasarkan putusan MA, Edy Sastrawan penggugat Bawaslu menyebut, Bawaslu Kabupaten Way Kanan “Cacat Hukum”, hal tersebut dikatakannya saat di konfirmasi awak media Radartipikor.com, melalui jaringan seluler.

IMG-20200723-WA0035

Menurut Edi, seharusnya Bawaslu RI taat hukum selaku Badan Lembaga Negara, akan tetapi sejak putusan MA dikeluarkan tertanggal 2 Desember 2019 sampai hari ini Bawaslu RI belum menjalankan putusan tersebut. Jum’at, 24 / 7 / 2020.

Tambah Edi, Dalam tahapan pilkada di Way Kanan tahun ini Bawaslu Way kanan tidak bisa bekerja mengawasi tahapan – tahapan pilkada sebab SK mereka sudah batal demi Hukum dan SK mereka yang baru belum diterbitkan oleh Bawaslu RI. ujar Edi.

Diketahui, berdasarkan Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 250/G/2018/PTUN. JKT tanggal 24 Januari 2019, perkara atas nama Edi sastrawan, S.H.I (penggugat) melawan Bawaslu RI dan Sekjend Bawaslu RI (tergugat) berbunyi :

– Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (BAWASLU RI) berupa Keputusan Bawaslu Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01.VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran Angka 12 Kabupaten Way Kanan;

– Mewajibkan Kepada Tergugat (BAWASLU RI) untuk mencabut keputusan Bawaslu Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran Angka 12 Kabupaten Way Kanan;

– Memerintahkan kepada Tergugat (BAWASLU RI) untuk menetapkan Penggugat sebagai calon/anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Terpilih Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2018-2023.

Selanjutnya Diperkuat oleh putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada Tingkat BANDING Nomor : 125/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juni 2019, yang berbunyi :

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 24 Januari 2019;
Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding.

Dan selanjutnya permohonan KASASI Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU RI) ditolak oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 600 K/TUN/2019 tanggal 2 Desember 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PENGAWAS PEMILU RI tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
(2) Apabila setelah 60(enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu ( keputusan Bawaslu Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran Angka 12 Kabupaten Way Kanan) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menurut Edi sastrawan, hal ini telah dilaporkan kepada Presiden Rebuplik Indonesia pada Tanggal 30 Juni 2020 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

“Mudah-mudahan perjuangan yang hampir 2 tahun bolak balik ke Jakarta tidak mengecewakan, andaikan pengadilan di dunia ini bisa dipermainkan tunggu pengadilan di akhirat masih ada,” Pungkas Edi.

Laporan ( Jamatus )