PhotoPictureResizer__200710_2003335_copy_700x400

Pastikan Pilkada Aman, Kapolres Kobar Bersama TNI Silaturahmi ke KPU Dan Bawaslu

Kobar, radartipikor.com – Pasca dikeluarkannya keputusan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020, Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) AKBP Dharma Ginting bersama jajaran TNI gencar melakukan silaturahmi ke berbagai elemen masyarakat.

Tidak terkecuali yang dilakukan hari ini, Jumat (10/7/2020) siang, silaturahmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kobar.

Dharma mengungkapkan, silaturahmi yang ini dalam rangka menindaklanjuti persiapan Pilkada serentak tahun 2020 untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan KPU dan Bawaslu Kobar.

“Kami juga memberikan imbauan dalam menghadapi Pilkada serentak di masa pandemi Covid 19, nanti harus sesuai protokol kesehatan namun jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menakutkan, jangan terlalu panik maupun phobia,” ungkap mantan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng.

Kapolres mengajak penyelenggara dan pengawas pemilu untuk siap apa yang sudah menjadi keputusan pusat sehingga perlu persiapan yang matang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Kobar. Kami mengharapkan ke depan terus menjalin kerjasama yang baik, nanti apabila ada kesulitan maupun kendala kita cari solusi yang terbaik,” ajak perwira polisi dengan dua melati di pundak ini.

Ketua KPU Kabupaten Kobar, Chaidir menyambut baik silaturahmi yang dilakukan Kapolres Kobar ke kantornya di Jalan Iskandar, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan (Arsel).

“Saat ini masih ada pembahasan PKPU tentang tahapan lanjutan dan PKPU pandemi Covid-19. KPU Kobar sendiri siap dengan pelaksanaan Pilkada mendatang asalkan memenuhi syarat dan prasyarat yang ditentukan,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kobar, Dorik Rozani mengatakan, Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya dilaksanakan pada Desember 2020.

Aspek yang perlu disiapkan, terang Dorik adalah alat pelindung diri atau APD untuk penyelenggara pemilu, serta memberikan informasi rencana ada khusus TPS positif Covid 19.
“Kami menyampaikan di masa pandemi Covid 19, justru potensi pelanggaran malah bukan masalah kepemiluan, namun tentang kesehatan, sehingga akan berdampak secara teknis penindakan di lapangan,” pungkasnya.(dardi)